Kasus Dugaan Kontaminasi Makanan Gratis di Asahan, Dinkes Sumut Turun Tangan

Kota Medan, iKoneksi.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi langkah strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi pelajar di Sumatera Utara, kini tengah disorot. Pasalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara menerima laporan adanya dugaan makanan tercemar yang disalurkan oleh salah satu penyedia program sekolah penyelenggara pemberian gizi (SPPG).

Kabar ini mencuat setelah muncul dugaan kasus kontaminasi makanan di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Asahan.

Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rizal Lubis, membenarkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diambil dari sekolah tersebut.

“Untuk Sumut, baru satu yang diduga ada kasus kontaminasi makanan. Saat ini masih dalam tahap uji laboratorium,” kata Hamid saat ditemui iKoneksi.com seusai konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (1/10/2025).

Dugaan Kontaminasi Picu Kekhawatiran

Temuan ini sontak memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan orang tua siswa, terutama mengingat program MBG menyasar langsung anak-anak sekolah. Hamid menyebutkan, pihaknya bergerak cepat begitu laporan diterima. Tim Dinkes segera turun ke lokasi untuk mengambil sampel makanan yang diduga tercemar.

“Beberapa waktu belakangan ini, memang ada laporan dari beberapa daerah tentang dugaan kontaminasi makanan yang disalurkan oleh penyedia program gizi. Namun untuk Sumut, baru satu kasus yang kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kontaminasi tersebut, Hamid menegaskan langkah investigasi dilakukan secara menyeluruh.

“Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk memastikan apakah benar terdapat kandungan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi peserta didik,” terangnya.

Pemerintah Pastikan Penanganan Transparan

Hamid menegaskan, proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan. Hasil uji laboratorium nantinya akan diumumkan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat mencoreng program nasional tersebut.

“Semua proses kita lakukan terbuka. Kalau hasil lab sudah keluar, tentu akan kita sampaikan. Karena yang paling penting adalah memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak kita,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika terbukti terjadi pelanggaran dalam proses penyediaan makanan, pemerintah tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pihak penyedia.

Dorongan untuk Perketat Standar Higienitas

Menyikapi temuan tersebut, Dinkes Sumut kini tengah memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayahnya. Hamid Rizal menegaskan pentingnya penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi semua penyedia makanan dalam program MBG.

“Upaya pertama yang kita lakukan adalah memastikan semua SPPG memiliki SLHS. Kita ingin pastikan sertifikat ini diterbitkan untuk menjamin keamanan makanan yang disalurkan,” katanya dengan tegas.

SLHS sendiri menjadi indikator penting untuk memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, kelayakan alat, dan pengolahan bahan pangan yang sesuai prosedur. Menurut Rizal, tanpa sertifikat tersebut, risiko pencemaran makanan akan tetap menghantui pelaksanaan program MBG.

“Kita tidak mau ada lagi kejadian seperti ini. SLHS harus jadi syarat mutlak, bukan sekadar formalitas,” serunya.

Komitmen Pemerintah Menjaga Keamanan Pangan Sekolah

Program MBG merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Namun, menurut Rizal, pelaksanaan di lapangan harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan tanggung jawab dari semua pihak.

“Tujuan program ini sangat mulia, tapi kalau tidak diawasi dengan ketat, bisa berbalik merugikan anak-anak. Maka, koordinasi antara sekolah, penyedia, dan Dinas Kesehatan harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah termakan isu sebelum hasil pemeriksaan keluar. Pemerintah, kata Rizal, berkomitmen menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam seluruh program sosial dan pendidikan di Sumatera Utara.

Menjaga Kepercayaan Publik

Kasus dugaan kontaminasi makanan ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah dituntut tidak hanya cepat tanggap, tetapi juga memastikan kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan langkah penyelidikan yang tengah berjalan, Dinkes Sumut berharap kepercayaan masyarakat tetap terjaga.