30 Ribu Rumah Rusak Disebabkan Bencana Alam, Bobby Minta Perkim Bergerak Cepat

Kota Medan, iKoneksi.com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor sebagai pekerjaan prioritas Pemerintah Provinsi Sumut. Penegasan tersebut disampaikan saat melantik Rahmat Hidayat Siregar sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumut, Jumat (2/1/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Dinas Perkim menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama menyangkut lebih dari 30 ribu rumah warga yang mengalami rusak ringan, rusak berat, hingga hilang akibat bencana di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

“Ini sangat krusial di masa pasca bencana. Kita tahu jumlah rumah warga yang terdampak mencapai lebih dari 30 ribu unit, baik rusak ringan, rusak berat, maupun hilang. Ini harus segera ditangani,” tutur Bobby.

Bobby meminta Kepala Dinas Perkim yang baru segera menuntaskan pendataan rumah terdampak berbasis By Name By Address (BNBA). Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar proses penyaluran bantuan dan pembangunan hunian dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Pekerjaan rumah terdekat adalah menyelesaikan pendataan BNBA di kabupaten dan kota. Ini harus dipercepat di Sumut,” tegasnya.

Ia menekankan, pemerintah pusat telah menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung penanganan pasca bencana di Sumut. Saat ini, pembangunan hunian tetap (huntap) telah dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta mitra dari Buddha Suci. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara).

“Jumlah unit huntap dan huntara sangat bergantung pada kesiapan data kita. Pemerintah pusat tidak membatasi, mereka siap. Jadi bola ada di kita,” kata Bobby.

Pendataan BNBA, lanjut Bobby, menjadi syarat utama agar bantuan stimulan perumahan dari pemerintah pusat dapat segera dicairkan. Besaran bantuan tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp60 juta per unit rumah, tergantung tingkat kerusakan.

“Tujuannya agar anggaran bantuan bisa segera turun. Jangan sampai ada warga yang terlewat, atau justru data berlebih. Semua harus sesuai dan akurat,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi bantuan hingga Rp60 juta untuk setiap rumah warga yang rusak atau hancur akibat bencana. Anggaran tersebut ditujukan untuk membantu warga membangun kembali hunian mereka, meski besarannya masih menyesuaikan hasil pendataan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

“Sementara itu, di Sumatera Utara sendiri, pembangunan 648 unit hunian tetap telah mulai dikerjakan dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2026. Rinciannya, sebanyak 200 unit di Kota Sibolga, 118 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara, dan 227 unit di Kabupaten Tapanuli Selatan,” papar Bobby.

Sejumlah lokasi pembangunan huntap tersebut telah ditinjau langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk Kota Sibolga, huntap dibangun di kawasan GOR Sibolga. Di Tapanuli Tengah, pembangunan berlokasi di kawasan Asrama Haji Pinangsori. Sementara di Tapanuli Utara berada di Desa Sibalanga, dan di Tapanuli Selatan berlokasi di Kebun Hapesong PTPN IV.

“Adapun pembangunan hunian sementara difokuskan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan total 30 unit huntara,” terangnya.

Bobby berharap, dengan percepatan pendataan dan sinergi lintas pemerintah pusat hingga daerah, penanganan pasca bencana di Sumut dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.