Putusan MK Ubah Skema Anggaran MBG, DPRD Kota Malang: Pendidikan Jangan Terabaikan

Kota Malang, iKoneksi.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan 20 persen mendapat dukungan dari DPRD Kota Malang.

Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, menilai pemisahan tersebut penting agar anggaran pendidikan tidak kehilangan fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan, sementara program MBG tetap memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai.

“Saya mendukung putusan MK karena anggaran pendidikan memang harus difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara Program MBG juga membutuhkan dukungan anggaran yang kuat agar dapat berjalan optimal,” ujar Rendra.

MK Tegaskan MBG Bukan Komponen Utama Pendidikan

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memutuskan pembiayaan MBG tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK menilai MBG bukan merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pembiayaannya tidak semestinya dimasukkan dalam perhitungan anggaran pendidikan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan menghormati dan akan melaksanakan putusan tersebut. Penyesuaian struktur penganggaran direncanakan paling lambat mulai diterapkan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028.

Bagi Rendra, keputusan tersebut tidak berarti MBG menjadi kurang penting. Sebaliknya, pemisahan anggaran dinilai dapat membuat masing-masing program memiliki ruang pembiayaan yang lebih jelas.

Anggaran Pendidikan Diminta Tak Tergeser

Rendra mengatakan sektor pendidikan masih menghadapi banyak pekerjaan rumah. Persoalan tersebut mencakup kualitas sarana dan prasarana, kompetensi tenaga pendidik hingga pemerataan akses pendidikan berkualitas.

“Dunia pendidikan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, anggaran pendidikan harus benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,” katanya.

Menurut politisi PKS itu, anggaran pendidikan harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar berkaitan dengan peningkatan kualitas proses belajar dan pembangunan sumber daya manusia.

“Dengan pemisahan tersebut, ia berharap tidak terjadi persaingan ruang anggaran antara kebutuhan pendidikan dengan pembiayaan program pemenuhan gizi masyarakat,” terangnya.

MBG Tetap Harus Diperkuat

Di sisi lain, Rendra menegaskan MBG tetap merupakan program penting, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah. Ia menilai program tersebut membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

“Pendidikan tetap mendapatkan perhatian yang maksimal, sementara program MBG juga memiliki ruang pembiayaan yang lebih jelas. Pada akhirnya yang terpenting adalah kedua program ini sama-sama memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tekan dia.

Karena itu, ia memandang putusan MK sebagai momentum untuk memperjelas arah penggunaan anggaran. Pendidikan dapat memperoleh porsi yang benar-benar ditujukan bagi peningkatan mutu, sedangkan MBG dapat dibiayai melalui struktur anggaran tersendiri.

Pemisahan Anggaran Dinilai Lebih Transparan

Rendra berharap penyesuaian kebijakan anggaran nantinya tidak hanya berhenti pada perubahan pos pembiayaan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap anggaran memiliki target, indikator dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Menurutnya, pendidikan dan pemenuhan gizi sama-sama berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia, tetapi keduanya memiliki kebutuhan program dan mekanisme pembiayaan yang berbeda.

“Dengan demikian, pemisahan anggaran pendidikan dan MBG diharapkan tidak dipandang sebagai upaya mengurangi perhatian terhadap salah satu sektor. Sebaliknya, kebijakan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk pendidikan, sementara program MBG mendapatkan pembiayaan yang cukup untuk mencapai sasaran pemenuhan gizi masyarakat,” tukas dia.