Ditengah Krisis Ekonom Iuran Agustusan di Kota Batu Mencekik Leher Anak Kos hingga Sampai Tak Makan

Kota Batu, iKoneksi.com – Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Batu yang semestinya menjadi momentum kebersamaan justru menyisakan keluhan di kalangan penghuni rumah kos. Di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat, sejumlah anak kos mengaku keberatan dengan penarikan iuran kegiatan Agustusan yang disebut bersifat wajib. Nominalnya bervariasi, mulai Rp80 ribu hingga Rp90 ribu.

Keluhan tersebut muncul karena sebagian penghuni kos masih bergantung pada kiriman orang tua dengan kondisi keuangan yang terbatas. Bagi mereka, uang puluhan ribu rupiah bukan perkara sepele karena harus dibagi untuk kebutuhan makan, transportasi, dan keperluan sehari-hari.

Anak Kos Diminta Rp 80 Ribu

Melati, bukan nama sebenarnya, salah seorang penghuni kos di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, mengaku diminta membayar iuran Agustusan sebesar Rp 80 ribu. Menurutnya, penarikan iuran serupa bukan kali pertama terjadi. Tahun sebelumnya, nominal yang diminta sekitar Rp65 ribu.

“Ini bukan pertama kalinya, tahun lalu nominalnya sekitar Rp65 ribu,” ungkapnya.

Yang membuatnya keberatan, kata Melati, pemilik rumah kos sebenarnya telah membayarkan kewajiban iuran warga secara terpisah. Ia juga menilai keterlibatan penghuni kos dalam kegiatan lingkungan relatif terbatas sehingga semestinya terdapat pertimbangan mengenai besaran atau mekanisme iuran.

“Apalagi pemilik kos sudah bayar sendiri, dan keterlibatan kami dalam acara lingkungan juga sangat minim. Harusnya ada pertimbangan khusus,” keluhnya.

Ada yang Mengaku Sampai Tak Makan

Keluhan serupa disampaikan Fariqah, penghuni kos di kawasan Pesanggrahan yang saat ini menjalani magang mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Batu. Ia mengaku diminta membayar iuran sebesar Rp 90 ribu. Kondisi tersebut terasa berat karena selama menjalani magang, kebutuhan hidupnya masih mengandalkan kiriman orang tua.

Menurut Fariqah, kiriman tersebut juga tidak selalu datang setiap bulan. Besarannya menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga.

“Saya di sini ngekos dan masih menerima bulanan dari orang tua. Saya dikirim tidak tentu, kadang dua bulan sekali, kadang sebulan sekali tergantung kemampuan orang tua,” tuturnya.

Ia bahkan mengaku penarikan iuran tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan makannya. Fariqah mengatakan sempat tidak makan selama dua hari dan hanya mengandalkan mi untuk mengatasi kondisi tersebut.

“Dampak dari iuran tersebut saya tidak makan selama dua hari. Mengatasinya dengan menggodok mi,” ceritanya dengan mata berkaca-kaca.

Magang di Kota Batu Malah Merasa Terbebani

Keluhan juga datang dari Ulfa, mahasiswa yang sedang menjalani program magang di salah satu instansi pemerintahan di Kota Batu. Ia mengaku awalnya memilih Kota Batu sebagai lokasi magang dengan harapan dapat menekan biaya hidup. Namun, pengalaman terkait penarikan iuran tersebut justru membuatnya merasa terbebani.

“Saya pikir magang di Kota Batu bisa menghemat biaya, namun malah jadi buntung disebabkan iuran untuk HUT RI,” ujarnya.

Menurut Ulfa, perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, bukan menambah beban masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Perayaan HUT RI harusnya menjadi event bahagia warga, bukan justru menambah kesedihan,” tekan dia.

Ia berharap pemerintah daerah memberi perhatian terhadap persoalan tersebut agar kegiatan lingkungan tidak menimbulkan kesan membebani warga, khususnya pendatang dan penghuni kos.

Kades Tulungrejo: Iuran Tak Boleh Memaksa

Kepala Desa Tulungrejo, Suliono, mengakui persoalan penarikan iuran sempat memicu ketegangan di tengah masyarakat. Sejumlah warga disebut menolak nominal yang telah ditentukan. Namun, persoalan tersebut kemudian dimediasi hingga ditemukan kesepakatan.

Suliono menegaskan, penarikan dana untuk kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan pada prinsipnya tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau mengikat warga.

“Besaran iuran maupun mekanisme penarikan, kata dia, semestinya ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama warga di masing-masing lingkungan,” lugasnya.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa semangat perayaan kemerdekaan seharusnya tetap berpijak pada gotong royong dan kesukarelaan. Terlebih, tidak semua penghuni kos memiliki kondisi ekonomi yang sama dengan warga yang telah menetap dan memiliki penghasilan tetap.