Agustiawan Setuju Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, Minta Dana Pendidikan Jangan Dipangkas

Kab Deliserdang, iKoneksi.com – Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Agustiawan Saragih, menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan dalam APBN.

Menurut Agustiawan, pemisahan sumber pembiayaan tersebut tidak menjadi persoalan selama program MBG tetap berjalan dan tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Ia justru meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan tetap terlindungi dan, jika memungkinkan, terus ditingkatkan.

Anggaran Pendidikan Jangan Jadi Korban

Agustiawan menilai pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberadaan program MBG tidak boleh berujung pada pengurangan anggaran pendidikan.

“Saya sangat setuju apabila program tersebut tetap dijalankan dengan memperhatikan sumber pembiayaannya. Namun, saya berharap anggaran pendidikan jangan sampai dikurangi. Kalau memungkinkan, justru anggaran pendidikan harus terus ditingkatkan,” ujar Agustiawan.

Menurutnya, keputusan mengenai sumber pembiayaan harus ditempatkan dalam kerangka menjaga keberlanjutan dua program tersebut. Pendidikan tetap harus memperoleh dukungan anggaran yang memadai, sementara MBG dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan tersendiri.

MBG Dinilai Baik, tetapi Harus Tepat Sasaran

Agustiawan juga menilai program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik karena menyasar kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan pemenuhan gizi. Namun, ia mengingatkan keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah.

Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor paling penting.

“Program MBG sendiri merupakan program yang baik sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ucap dia.

Ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan.

Jangan Sampai Program Bagus Salah Sasaran

Politikus PDI Perjuangan itu menilai program dengan tujuan baik dapat kehilangan manfaat apabila pelaksanaannya tidak tepat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan data penerima, mekanisme distribusi, kualitas makanan, hingga pengawasan program berjalan secara transparan.

“Yang paling penting adalah memastikan sasaran penerima manfaatnya tepat. Jangan sampai program yang baik justru tidak mencapai masyarakat yang menjadi tujuan utama,” tegasnya.

Bagi Agustiawan, pemisahan anggaran MBG dari pendidikan seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas prioritas pembiayaan masing-masing program, bukan menjadi alasan untuk mempertentangkan keduanya.

Dua Program Harus Sama-Sama Diperkuat

Agustiawan menekankan pendidikan dan pemenuhan gizi masyarakat sama-sama memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, ia mendorong pemerintah menjaga anggaran pendidikan sekaligus memastikan MBG memiliki pembiayaan yang memadai dan mekanisme pelaksanaan yang akuntabel.

“Anggaran pendidikan harus tetap dijaga, bahkan kalau memungkinkan ditambah, sementara program MBG juga harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lugas Ketua DPC PDI Perjuangan Deliserdang tersebut.

Dengan demikian, menurut Agustiawan, keputusan pemisahan sumber pembiayaan MBG dan anggaran pendidikan tidak semestinya dilihat sebagai pilihan antara pendidikan atau gizi. Keduanya harus berjalan beriringan tanpa membuat salah satu sektor kehilangan dukungan anggaran.