Banjir Besar Sumatera Disorot, Guru Besar UB Ungkap Indikasi Deforestasi

Kota Malang, iKoneksi.com — Bencana banjir besar yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera memantik sorotan tajam terhadap persoalan lingkungan dan lemahnya sistem mitigasi bencana di Indonesia. Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto, menilai peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan deforestasi dan minimnya pengendalian tata kelola lingkungan.

Salah satu indikasi paling nyata, menurut Prof. Sukir, terlihat dari banyaknya batang kayu besar yang terbawa arus banjir. Fenomena tersebut, kata dia, menunjukkan adanya aktivitas penebangan hutan yang belum tertangani secara serius.

“Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” kata Prof. Sukir.

Ia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial di Indonesia.

“Bahkan, secara global, standar pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Kondisi ini membuat kawasan hulu sungai kehilangan fungsi alaminya sebagai penyangga air,” sebut Sukir.

Menurut Sukir, sejumlah kebijakan pembangunan di masa lalu turut memberi kontribusi terhadap rusaknya tutupan hutan. Program ekspansi transmigrasi, pembukaan perkebunan karet, hingga sawit disebut kerap mengorbankan hutan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.

Ia mengaku pernah merasakan langsung dampak tersebut saat menjadi transmigran di Sumatera. Kala itu, pembukaan lahan dilakukan dengan menebang pohon-pohon besar tanpa kajian lingkungan yang memadai.

“Saya pernah melihat sendiri pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Pola ini terjadi di banyak wilayah hutan Sumatera dan Kalimantan,” katanya.

Akibatnya, pemanfaatan kawasan hutan kerap tidak sesuai dengan desain lingkungan. Ketika hujan deras terjadi, daya serap tanah menurun drastis, sehingga banjir menjadi peristiwa yang berulang. Selain deforestasi, faktor cuaca ekstrem juga menjadi pemicu utama bencana banjir. Prof. Sukir menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan siklus tahunan cuaca ekstrem di Indonesia, ditandai dengan curah hujan tinggi dan angin kencang.

“Saat ini kita memang berada dalam fase cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi setiap tahun,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai dampak cuaca ekstrem seharusnya bisa ditekan apabila sistem mitigasi dan informasi cuaca di Indonesia berjalan optimal. Prof. Sukir membandingkan kondisi di Indonesia dengan Jepang, yang dinilai memiliki sistem peringatan dini jauh lebih presisi dan terstruktur.

“Di Jepang, informasi cuaca bisa diakses per jam, bahkan sampai skala wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya tersedia di televisi publik, transportasi umum, dan situs resmi pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan lebat, angin kencang, atau potensi bencana lainnya secara lebih cepat dan akurat. Ia menilai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi kepada publik. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga harus diperkuat, termasuk dengan BRIN, badan geologi, dan perguruan tinggi.

“Saat ini koordinasi antarlembaga masih lemah. Data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi secara optimal,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sukir juga mengungkap temuan akademik terkait anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola Universitas Brawijaya. Anomali tersebut terdeteksi berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

“Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” lugasnya.

Meski menemukan anomali tersebut, Sukir menegaskan bahwa akademisi tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan resmi tetap berada di tangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

“Kami hanya melakukan analisis ilmiah. Peringatan resmi tetap kewenangan PVMBG,” tekannya.

Ia menambahkan, setiap gunung api memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan. Penelitian mendalam diperlukan untuk memahami pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung.

“Gunung api itu punya ‘napas’ yang berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” terangnya.

Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi dan jangkauan informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menekan risiko bencana di masa mendatang.