DPRD Jatim Desak Evaluasi Seleksi Raka Raki Usai Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Runner Up Mencuat

Kota Surabaya, iKoneksi.com – Polemik yang menyeret salah satu runner up Raka Raki Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Anggota DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, meminta tata kelola pemilihan duta pariwisata dan budaya tersebut dievaluasi secara menyeluruh.

Puguh menilai proses seleksi Raka Raki tidak cukup hanya mengukur kemampuan dan penampilan peserta. Aspek intelektual, karakter, moralitas, hingga kepatutan dinilai harus menjadi standar penting sebelum seseorang menyandang gelar sebagai representasi Jawa Timur.

“Proses seleksi Raka Raki seharusnya mengedepankan kapasitas intelektual, karakter, moralitas, dan kepatutan. Karena itu, yang bersangkutan perlu memberikan klarifikasi kepada publik,” kata Puguh.

Dugaan Kasus Dinilai Bisa Mencoreng Citra Raka Raki

Menurut Puguh, dugaan kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial berpotensi memberikan dampak terhadap citra Raka Raki Jawa Timur. Sebab, para finalis terpilih membawa posisi sebagai duta yang turut merepresentasikan wajah budaya dan pariwisata Jawa Timur. Karena itu, ia mendorong penyelenggara tidak menganggap persoalan tersebut sebagai perkara personal semata. Evaluasi terhadap mekanisme seleksi dinilai perlu dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Puguh juga meminta seluruh pihak mengedepankan proses klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan fakta.

“Jika dugaan yang beredar nantinya terbukti, ia menilai yang bersangkutan seharusnya bersikap terbuka dan mempertimbangkan untuk melepaskan status sebagai runner up demi menjaga nama baik Raka Raki Jawa Timur,” terang dia.

Ikatan Raka Raki Diminta Tegas

Puguh turut meminta Ikatan Raka Raki Jawa Timur mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana, penanganannya, menurut dia, harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dorongan tersebut sekaligus menjadi pengingat status sebagai duta daerah membawa tanggung jawab moral yang lebih besar. Integritas peserta dinilai tidak boleh berhenti pada saat proses seleksi selesai.

Disbudpar Jatim Tunggu Hasil Investigasi

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Evy Afianasari mengatakan penanganan awal atas persoalan tersebut dilakukan pemerintah kabupaten atau kota yang mengirimkan peserta. Pemerintah daerah, kata Evy, akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Disbudpar Jatim.

“Hasil investigasi akan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada kami. Setelah itu akan dibahas bersama dewan juri untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Evy menegaskan terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan apabila dugaan tersebut terbukti. Sanksi terberat berupa pencabutan gelar dan pemberhentian dari Ikatan Raka Raki. Namun, hingga kini Disbudpar Jatim belum mengambil keputusan.

“Proses investigasi oleh Pemerintah Kota Surabaya masih berjalan sehingga belum ada laporan resmi yang diterima pemerintah provinsi,” ungkap Evy.

Sambung Puguh menegaskan polemik ini pun menjadi momentum bagi penyelenggara untuk memastikan standar seleksi Raka Raki tidak hanya menghasilkan figur yang mampu mempromosikan pariwisata, tetapi juga memiliki integritas dan kepatutan sebagai representasi Jawa Timur.