SiLPA Pemkot Malang Hampir Rp300 Miliar, Trio Agus Soroti Akurasi Perencanaan Anggaran

Kota Malang, iKoneksi.com – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Malang yang disebut hampir mencapai Rp300 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Besarnya sisa anggaran tersebut dinilai perlu dievaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah ke depan lebih terukur.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan SiLPA tidak selalu menunjukkan persoalan karena dapat muncul akibat efisiensi anggaran, pelampauan target pendapatan maupun kelebihan transfer dari pemerintah pusat.

Namun, ketika nilainya terlalu besar, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Pemerintah daerah dinilai harus mampu menghitung kebutuhan program secara lebih presisi sehingga anggaran yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan pada tahun berjalan.

“Kalau SiLPA ini dilihat dari komponennya, ada berbagai alasan. Karena efisiensi, kemudian ada pelampauan target, kemudian juga kelebihan dari transfer pusat,” ujarnya.

Proyeksi Rp199 Miliar, Realisasi Hampir Rp300 Miliar

Perhatian DPRD semakin besar karena nilai SiLPA tersebut disebut melampaui proyeksi sebelumnya. Trio menyebut SiLPA dalam proyeksi tahun anggaran 2026 berada di kisaran Rp199 miliar. Namun, realisasinya disebut mencapai sekitar Rp300 miliar. Selisih sekitar Rp100 miliar itu akan menjadi salah satu materi pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

“Sudah masuk dalam proyeksi 2026 ini SiLPA kita sekitar Rp199 miliar, tapi faktanya Rp300 miliar. Jadi itulah yang akan kita bahas di Banggar,” ucap dia.

Menurut Trio, Banggar tidak hanya perlu membedah penyebab munculnya SiLPA, tetapi juga memastikan dana tersebut dapat kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia meminta sektor yang memiliki dampak langsung terhadap warga menjadi prioritas, terutama program yang bersifat mandatory seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kelebihan Transfer Pusat Tak Bisa Sembarangan Dipakai

Selain efisiensi dan pelampauan pendapatan, komponen transfer dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian. Trio menjelaskan tidak seluruh dana transfer dapat digunakan secara bebas karena sebagian telah memiliki peruntukan tertentu. Ada dana yang penggunaannya telah dikunci sesuai ketentuan pemerintah pusat. Jika tidak dapat direalisasikan sesuai peruntukan, terdapat kemungkinan dana tersebut harus dikembalikan.

“Bisa ada kemungkinan, tergantung dari pusat. Makanya pemerintah harus bekerja cepat dan bisa meyakinkan, termasuk menghabiskan dana transfer dari pusat tersebut,” sebut politisi PKS itu.

Karena itu, alumnus UB itu mengungkapkan pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan setiap anggaran transfer dapat direalisasikan sesuai aturan.

DPRD Minta SiLPA Tak Terlalu Besar

Trio menilai SiLPA dalam batas tertentu merupakan hal yang wajar. Efisiensi maupun perubahan kondisi pelaksanaan program dapat membuat sebagian anggaran tidak terserap. Namun, SiLPA dengan persentase terlalu besar dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat menjadi indikator bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum optimal.

“Memang mungkin ada SiLPA lima persen, tapi tidak bisa sampai 12 persen,” lugas dia.

Ia berharap pemerintah tidak menjadikan mekanisme penganggaran tahun berikutnya sebagai alasan untuk membiarkan anggaran tidak terserap pada tahun berjalan.

“Jika tidak seluruh dana dapat digunakan, sisa anggaran memang dapat masuk dalam mekanisme pembiayaan tahun berikutnya, termasuk dalam pembahasan anggaran 2027. Namun, DPRD tetap mendorong agar anggaran yang memang dapat direalisasikan segera dimanfaatkan untuk program yang dibutuhkan masyarakat,” beber dia.

Banggar Diminta Pastikan Dana Kembali ke Masyarakat

Pembahasan SiLPA di Banggar nantinya diharapkan tidak berhenti pada persoalan angka. DPRD ingin memastikan setiap rupiah yang masih tersedia dapat diarahkan untuk kepentingan publik. Trio menegaskan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus menjadi prioritas ketika terdapat ruang fiskal dari kelebihan anggaran.

“Yang akan kita bahas di Banggar, kira-kira penggunaannya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang luas,” tekan dia.

Bagi DPRD, besarnya SiLPA menjadi momentum untuk mengukur kembali kualitas perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program Pemkot Malang.

“Targetnya, anggaran tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan program yang dibutuhkan masyarakat,” tukas dia.