Kekurangan 200 Guru di SMA-SMK Negeri Kabupaten Malang Disorot DPRD Jatim

Kota Surabaya, iKoneksi.com – Kekurangan tenaga pendidik di SMA dan SMK negeri Kabupaten Malang menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menyebut kebutuhan guru di dua jenjang tersebut mencapai sekitar 200 orang.

Rinciannya, sekitar 80 guru dibutuhkan untuk SMA negeri dan 120 guru untuk SMK negeri. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat sekolah terus bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar. Puguh menegaskan, guru honorer tidak semestinya menjadi solusi permanen atas persoalan kekurangan tenaga pendidik. Pemerintah perlu memiliki perencanaan kebutuhan guru yang lebih terukur, terutama untuk mengantisipasi guru yang memasuki masa pensiun.

“Konsekuensinya sekolah harus mengangkat guru honorer. Ini juga bukan menjadi solusi yang permanen,” ujar Puguh, Kamis (13/8/2026).

DPRD Soroti Potensi Beban ke Wali Murid

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika Puguh mengungkap adanya temuan di lapangan mengenai sumbangan kepada wali murid yang disebut digunakan untuk membiayai guru honorer. Menurut legislator PKS tersebut, kondisi itu perlu dikaji secara serius. Sebab, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pemerintah, bukan terus-menerus dibebankan kepada masyarakat.

“Kita jumpai juga di lapangan penarikan sumbangan kepada wali murid yang mengatasnamakan untuk menggaji guru honorer,” katanya.

Puguh menilai pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk memetakan kebutuhan guru dan menyiapkan proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengganti guru yang pensiun. Ia meminta pemerintah tidak menunggu persoalan kekurangan guru kembali muncul setiap tahun.

“Pemetaan harus dilakukan mulai dari jumlah guru yang tersedia, kebutuhan masing-masing sekolah, hingga proyeksi pensiun dan waktu rekrutmen,” terang dia.

Guru BK dan PAI Jadi Kebutuhan Mendesak

Dari sekitar 200 guru yang masih dibutuhkan di SMA dan SMK negeri Kabupaten Malang, Puguh menyebut guru Bimbingan Konseling (BK) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) termasuk yang paling mendesak. Kekurangan tenaga pendidik pada bidang tersebut dikhawatirkan memengaruhi kualitas layanan pendidikan apabila tidak segera ditangani.

“Data terbaru menyampaikan bahwa SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang saat ini mengalami kekurangan kurang lebih 200 guru. Dua kategori yang cukup mendesak adalah guru BK dan guru Pendidikan Agama Islam,” terang dia.

Karena itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Jawa Timur mengambil langkah cepat dan progresif untuk memastikan kebutuhan guru di sekolah negeri terpenuhi.

Guru Honorer Didorong Jadi Prioritas Pengangkatan

Di tengah persoalan tersebut, Puguh juga menyatakan dukungan terhadap guru honorer yang selama ini telah mengabdi agar mendapat kesempatan menjadi PPPK maupun ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengalaman dan pengabdian guru honorer merupakan modal penting yang seharusnya dipertimbangkan dalam penyelesaian persoalan kekurangan tenaga pendidik.

“Saya sepakat jika yang didorong untuk menjadi PPPK ataupun ASN adalah mereka yang selama ini sudah dipekerjakan sebagai guru honorer. Apa pun itu, mereka sudah berjasa,” tegasnya.

Puguh berharap persoalan kekurangan guru tidak kembali menjadi masalah berulang. Pemerintah, kata dia, perlu membangun sistem perencanaan tenaga pendidik yang mampu membaca kebutuhan sekolah jauh sebelum terjadi kekosongan.

“Secara umum, ini harus segera dilakukan langkah yang cepat dan progresif oleh Dinas Pendidikan supaya ketidaktersediaan guru ini bisa segera ditangani dan diatasi,” tukas dia.