Pengawasan MBG di Daerah Dinilai Harus Diperkuat, DPRD Jatim Soroti Keamanan Pangan Anak

Kota Surabaya, iKoneksi.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat hingga tingkat kabupaten dan kota. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang jelas untuk mengawasi program yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Menurut Puguh, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi implementasi MBG. Karena itu, keterlibatan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota dalam pengawasan dinilai tidak boleh sekadar bersifat administratif.

“Pengawasan MBG ini idealnya memang melibatkan pemerintah daerah,” tutur politisi PKS tersebut.

Ia mengatakan, pembagian kewenangan pengawasan perlu diperjelas melalui regulasi. Terlebih, pemerintah pusat sebelumnya telah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun penyelewengan MBG. Namun, menurut Puguh, partisipasi masyarakat perlu diperkuat dengan dasar hukum yang memberikan kewenangan pengawasan secara jelas kepada pemerintah daerah.

“Secara aturan hukum, dasar hukum, konstitusi kan belum ada. Jadi memang harus dibuat. Sampai di level kabupaten kota, fungsi pengawasan terkait dengan penyelenggaraan MBG ini harus ada,” ucap dia.

Bukan Sekadar Awasi Anggaran, Keamanan Makanan Jadi Sorotan

Puguh menilai pengawasan MBG tidak boleh hanya berfokus pada penggunaan anggaran. Aspek keamanan dan kualitas makanan juga harus menjadi perhatian utama karena program tersebut menyasar anak-anak. Ia mengingatkan, setiap makanan yang diberikan dalam program MBG secara langsung dikonsumsi oleh anak. Karena itu, kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi hingga makanan diterima peserta harus memiliki standar pengawasan yang ketat.

“Ini kan makan, sebuah produk pemerintahan yang dimasukkan ke dalam perutnya anak-anak kita,” ujarnya.

Kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG, menurut dia, harus menjadi bahan evaluasi serius. Pengawasan diperlukan agar program yang dirancang meningkatkan kesehatan anak tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Puguh: Setiap Rupiah Anggaran MBG Harus Dipertanggungjawabkan

Selain persoalan keamanan pangan, Puguh menyoroti besarnya anggaran yang digunakan untuk menjalankan MBG. Menurutnya, penggunaan uang negara harus disertai mekanisme pertanggungjawaban yang kuat.

“Ini yang pertama menggunakan uang negara, yang tentu uang negara itu salah satunya dihimpun dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Yang kedua, ini menggunakan anggaran yang cukup besar, yang tentu juga harus dipertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan lewat program ini,” tekan dia.

Karena itu, ia meminta evaluasi program harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung berapa banyak makanan yang telah didistribusikan kepada penerima manfaat.

Keberhasilan MBG Harus Diukur dari Dampaknya

Puguh menilai ukuran keberhasilan MBG seharusnya terlihat dari dampak yang dihasilkan. Program tersebut harus mampu meningkatkan kondisi kesehatan, status gizi, stamina hingga kemampuan belajar anak.

“Harusnya program ini memiliki outcome sebagaimana tujuannya. Anak-anak ketika menikmati makan bergizi gratis ini menjadi semakin pintar, keadaan tubuhnya semakin membaik, kemampuan belajarnya dan staminanya lebih bagus,” terang dia.

Ia berharap pemerintah segera memperjelas mekanisme pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengawasan terhadap MBG dapat dilakukan dari berbagai tingkatan sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan. Bagi Puguh, MBG tidak semestinya berhenti pada keberhasilan menyalurkan makanan. Program tersebut harus dibuktikan melalui manfaat nyata bagi kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.