Hashim Sebut JETP Gagal: Janji Rp 327 Triliun Hanya Omong Kosong

Jakarta, iKoneksi.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai program yang gagal, terutama dalam hal pendanaan dari Amerika Serikat (AS). Dua tahun setelah perjanjian ini diumumkan, belum ada dana yang dikucurkan oleh pemerintah AS, meskipun sebelumnya dijanjikan sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 327 triliun.

Menurut Hashim, pemerintahan Donald Trump dipastikan akan menghapus program JETP yang sebelumnya diklaim akan menjadi solusi pendanaan transisi energi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, yang diikuti secara daring pada Jumat (31/1/2025).

“Banyak omon-omon ternyata. Hibah US$ 5 miliar dalam US$ 20 miliar itu ternyata gak ada,” tegas Hashim.

Janji Manis yang Tak Terpenuhi

Hashim menceritakan ia sempat bertemu dengan John Podesta, utusan khusus Presiden AS, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) di Azerbaijan pada akhir tahun lalu. Dalam pertemuan tersebut, Podesta sempat menanyakan kelanjutan program JETP. Namun, menurut Hashim, setelah dilakukan pengecekan, ternyata hibah US$ 5 miliar yang dijanjikan dalam program JETP baru bisa dicairkan jika dana tersedia. Sayangnya, setelah dikonfirmasi, pemerintah AS menyatakan bahwa dana tersebut tidak tersedia.

“Ini realita, yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Jadi kita jangan harapkan deh US$ 20 miliar,” ujar Hashim dengan nada pesimistis.

Pendanaan Tidak Hanya Bergantung pada AS

Meski Hashim menyatakan JETP gagal, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap optimistis bahwa program transisi energi ini tetap berjalan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan keluarnya AS dari Paris Agreement tidak akan berdampak besar pada pendanaan JETP di Indonesia.

“Saya rasa sih nggak terlalu berpengaruh ya. Pendanaan (JETP) kan ada dari Jepang, dari macam-macam negara,” kata Eniya di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ia menekankan tren energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia terus meningkat, meskipun pemerintahan di AS berganti. Sebagai contoh, pada periode pertama kepemimpinan Donald Trump, AS juga keluar dari Paris Agreement, tetapi perkembangan energi hijau di Indonesia tetap berjalan. Selain itu, menurut Eniya, sebagian besar pendanaan JETP di Indonesia berasal dari negara-negara Asia, terutama Jepang. Salah satu contohnya adalah proyek pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mayoritas didukung oleh Jepang, bukan AS.

“Jadi, pendanaan yang agresif malah dari wilayah Asia, bukan AS,” lugasnya.

Masa Depan JETP: Harapan atau Ilusi?

Pernyataan Hashim menyoroti ketidakpastian pendanaan JETP, khususnya dari AS, yang sejak awal dianggap sebagai salah satu penyokong utama.

“Namun, dengan adanya dukungan dari negara-negara Asia, pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk menjaga komitmen dalam transisi energi,” tutup Eniya. (04/iKoneksi.com)