Jakarta, iKoneksi.com – Komisi IX DPR RI kembali menjadi panggung perhatian publik setelah rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (12/11/2025) memunculkan temuan mengejutkan: hampir separuh kasus keracunan pangan nasional ternyata berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan pemerintah itu, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, justru menyumbang angka kejadian keracunan yang signifikan dan memantik kekhawatiran akan lemahnya standar produksi serta pengawasan distribusi.
Rapat berlangsung hangat dan penuh tanya silang ketika Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan data terbaru. Dengan nada serius, ia mengungkapkan bahwa total keracunan pangan di Indonesia hingga hari ini mencapai 441 kejadian. Dari jumlah tersebut, 211 insiden atau 48 persen terkait langsung dengan MBG.
“Total keracunan pangan nasional itu 441 kejadian. Dan MBG menyumbang 211 kejadian, sekitar 48 persen dari keseluruhan,” kata Dadan di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta.
Pernyataan itu sontak mengubah suasana rapat yang awalnya normatif menjadi tajam dan penuh desakan klarifikasi.
Lonjakan Kasus: Dari Rawat Inap hingga Rawat Jalan
Dalam sesi lanjutan, Dadan menjabarkan angka detail mengenai korban. Berdasarkan catatan BGN, 636 penerima manfaat MBG harus menjalani rawat inap. Sementara data Kementerian Kesehatan mencatat 638 orang, terdapat selisih dua pasien yang menurutnya akan segera disinkronkan.
Perbedaan lebih besar terlihat pada pasien rawat jalan.
- Data BGN mencatat 11.004 orang.
- Data Kemenkes menunjukkan 12.755 orang.
Dengan merujuk pada data Kemenkes yang lebih besar cakupan laporannya, Dadan menyebutkan total 13.371 penerima manfaat MBG tercatat mengalami gangguan kesehatan terkait konsumsi makanan program tersebut.
“Jika berbasis laporan Kemenkes, total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat MBG mencapai 13.371 orang,” tegas Dadan.
Angka ini menurut Dadan menggambarkan persoalan serius yang tidak bisa dipandang sebagai insiden lokal, melainkan sebagai indikasi sistemik dalam produksi, distribusi, dan pengawasan menu MBG di lapangan.
Skala Produksi Raksasa, Risiko Ikutan Mengintai
Dadan juga mengungkapkan hingga hari ini, program MBG telah memproduksi 1,8 miliar porsi makanan. Produksi masif itu dimaksudkan untuk menangani persoalan stunting, gizi buruk, hingga kesenjangan nutrisi di masyarakat.
Namun, skala sebesar itu juga membawa konsekuensi: semakin luas distribusi, semakin tinggi potensi masalah keamanan pangan jika standar mutu tidak dipenuhi secara konsisten.
“Sebagian besar sudah berjalan baik,” kata Dadan, tetap menekankan bahwa persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh.
Dadan menyebutkan program MBG memang ambisius bahkan terbesar dalam sejarah intervensi gizi pemerintah. Tetapi besarnya skala program tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tingginya angka keracunan.
DPR Soroti Lemahnya Pengawasan dan Standarisasi
Paparan data BGN membuat sejumlah anggota Komisi IX DPR terkejut. Mereka menilai angka 48 persen keracunan dari MBG merupakan alarm keras yang menuntut tindakan cepat, bukan sekadar pembenahan administratif.
Beberapa pertanyaan muncul dalam rapat:
- Apakah mekanisme pengawasan di daerah sangat longgar?
- Apakah vendor penyedia makanan tidak diaudit dengan ketat?
- Apakah standar sanitasi dan rantai dingin makanan sudah dipenuhi?
- Mengapa sinkronisasi data antara BGN dan Kemenkes masih belum solid?
Para anggota DPR menekankan bahwa program sebesar MBG tidak boleh dibiarkan berjalan dengan risiko begitu besar. Rakyat, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi penerima utama, tidak boleh menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya menyehatkan.
Evaluasi Menjadi Jalan Wajib, Pemerintah Diminta Bertindak Tepat
Rapat berakhir dengan titik tekan yang jelas evaluasi total MBG harus segera dilakukan, mulai dari kualitas bahan baku, proses masak, penyedia layanan katering, rantai pasok, hingga pengawasan di daerah.
Kementerian Kesehatan dan BGN diminta bekerja lebih solid, memastikan data tunggal yang presisi dan update. Pengawasan juga diminta diperkuat dengan inspeksi mendadak dan audit reguler terhadap penyedia makanan.
“Meski program MBG memiliki dampak positif besar dalam distribusi makanan bernutrisi, data keracunan hampir separuh dari total nasional memaksa pemerintah untuk bergerak cepat. Keamanan pangan harus menjadi prioritas mutlak karena kesehatan publik tidak boleh dipertaruhkan atas nama kuantitas. Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap program strategis ini akan terkikis. DPR menegaskan bahwa pemerintah harus menjawab keresahan ini dengan langkah konkret, bukan sekadar janji perbaikan,” pungkas Dadan.
