Prabowo Hapus Tunjangan DPR dan Stop Kunker ke Luar Negeri

Jakarta, iKoneksi.com – Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait gelombang demonstrasi yang terus meluas di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir. Dengan didampingi para ketua umum partai politik besar di parlemen, Prabowo mengumumkan langkah tegas: penghapusan tunjangan anggota DPR RI serta penghentian sementara atau moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

Langkah itu dinilai sebagai respons langsung terhadap aspirasi publik yang menilai gaya hidup mewah anggota dewan kian tidak sejalan dengan realitas masyarakat.

Negara Tegas, Tapi Dengarkan Aspirasi

Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), Prabowo menekankan pemerintah tetap menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia menekankan bahwa aparat TNI-Polri akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis yang merusak fasilitas umum, penjarahan, hingga upaya makar.

“Negara menjamin dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat. Namun, bagi massa anarkis yang melakukan perusakan, penjarahan, hingga makar, aparat wajib bertindak tegas,” kata Prabowo.

Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan politik bahwa pemerintah tidak hanya mendengarkan suara rakyat, tetapi juga menjaga stabilitas dan wibawa negara.

Tunjangan DPR Dicabut, Kunker Luar Negeri Dihentikan

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan hasil kesepakatan bersama para pimpinan partai politik di DPR RI. Menurutnya, dua kebijakan kontroversial DPR resmi dicabut:

1. Penghapusan besaran tunjangan anggota DPR RI.
2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Presiden.

Kebijakan ini disebut Prabowo sebagai bentuk koreksi atas kebijakan yang selama ini memicu kekecewaan publik, khususnya ketika rakyat tengah menghadapi kenaikan harga pangan, keterbatasan lapangan kerja, dan tekanan ekonomi pasca krisis global.

DPR Diminta Buka Dialog dengan Rakyat

Tidak hanya soal tunjangan dan kunker, Prabowo juga menekankan pentingnya DPR membuka ruang komunikasi langsung dengan rakyat. Ia meminta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, serta kelompok-kelompok sipil untuk duduk bersama dalam forum dialog.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menegaskan bahwa usulan masyarakat lain akan tetap ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi resmi yang diterima DPR.

“Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” jelas Ketua Umum DPP Gerindra itu.

Panggung Politik Persatuan

Pernyataan Prabowo kali ini tidak disampaikan sendirian. Ia didampingi sejumlah tokoh besar yang merepresentasikan kekuatan politik nasional, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamudin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta jajaran ketua umum partai politik:

• Bahlil Lahadalia (Golkar)
• Muhaimin Iskandar (PKB)
• Zulkifli Hasan (PAN)
• Surya Paloh (NasDem)
• Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas (Demokrat)
• Muhammad Khalid (PKS).

“Kehadiran para ketum parpol di Istana Merdeka menegaskan adanya solidaritas politik lintas partai dalam merespons gejolak sosial yang tengah terjadi,” seru Prabowo.

Menjawab Krisis Kepercayaan

Langkah penghapusan tunjangan DPR dan penghentian kunker luar negeri dipandang sebagai jawaban atas krisis kepercayaan masyarakat terhadap parlemen. Selama ini, DPR kerap disorot karena dianggap menikmati fasilitas mewah di tengah penderitaan rakyat.

Dengan kebijakan ini, pemerintah dan partai politik berusaha mengembalikan citra lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, bukan sekadar penikmat fasilitas negara.

Namun, publik tentu masih menunggu tindak lanjut nyata dari keputusan ini. Apakah benar-benar dijalankan konsisten, atau sekadar manuver politik untuk meredam amarah rakyat?

Momentum Penting

Prabowo menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa langkah korektif ini bukan akhir, melainkan awal dari komitmen pemerintah dan DPR untuk lebih dekat dengan rakyat.

“Ke depan, pemerintah dan DPR harus membuka ruang dialog lebih luas. Semua kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Negara ini kuat karena rakyatnya, bukan karena fasilitas pejabatnya,” pungkas mantan Menhan itu. (04/iKoneksi.com)