Mualem Buka Suara Soal Video Viral Tinggalkan Bobby

Jakarta, iKoneksi.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, akhirnya angkat bicara menanggapi beredarnya video viral yang memperlihatkan dirinya meninggalkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sebuah pertemuan penting membahas polemik empat pulau yang diperebutkan antara Aceh dan Sumut.

Video berdurasi pendek itu memancing perhatian publik karena memperlihatkan seolah Mualem dengan sengaja meninggalkan forum pertemuan yang dihadiri Bobby, di tengah pembicaraan sensitif soal batas wilayah. Namun, Mualem menegaskan bahwa kepergiannya bukan bentuk pengabaian ataupun sikap tidak hormat. Ia menyebut hal tersebut semata-mata karena adanya agenda lain yang telah terjadwal.

“Karena kemarin saya ada acara di Meulaboh. Jadi saya sambut kedatangan di Aceh,” kata Mualem saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).

Fokus Acara di Meulaboh, Bukan Bentuk Penolakan

Mualem menjelaskan dirinya telah dijadwalkan untuk menghadiri acara penting di Meulaboh pada hari yang sama dengan pertemuan tersebut. Karena itu, ia mempercayakan kelanjutan pembahasan kepada jajaran Pemprov Aceh yang hadir. Menurutnya, dialog terkait perbatasan tidak tergantung pada kehadiran dirinya secara personal.

“Saya sudah delegasikan kepada jajaran untuk melanjutkan pembicaraan itu. Ini forum formal, jadi harus tetap jalan meski saya tak di tempat,” tutur Mualem menegaskan.

Penjelasan ini disampaikan Mualem di tengah derasnya spekulasi publik yang menilai kepergiannya sebagai bentuk ketegangan politik antara dua provinsi.

Empat Pulau yang Diperebutkan, Gejolak Masyarakat Meningkat

Empat pulau yang menjadi pokok persoalan dalam pertemuan itu adalah Pulau Mangkir Besar (Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Pulau-pulau ini sebelumnya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Namun belakangan, Kementerian Dalam Negeri secara resmi menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini sontak menuai polemik dan kekecewaan besar dari masyarakat Aceh, yang merasa wilayahnya dirampas secara sepihak tanpa musyawarah yang adil.

DPR Ikut Soroti Potensi Konflik Masyarakat

Komisi II DPR RI pun ikut menyoroti dampak sosial dari keputusan tersebut. Mereka menyampaikan kekhawatiran atas munculnya konflik horizontal akibat tarik-menarik wilayah yang sangat sensitif. Kesenjangan informasi dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses penetapan wilayah dinilai sebagai pemicu gejolak.

Sementara itu, tokoh-tokoh lokal dan organisasi masyarakat sipil di Aceh terus menyuarakan aspirasi agar pemerintah pusat meninjau ulang keputusan tersebut. Bagi masyarakat Aceh, empat pulau itu bukan sekadar wilayah geografis, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan sejarah lokal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Mualem Tegaskan Komitmen untuk Dialog dan Keadilan

Meski banyak pihak menilai kepergian Mualem dari forum pertemuan sebagai bentuk protes halus, dirinya tetap menegaskan bahwa jalur dialog dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut adalah yang utama.

“Kita ingin semua pihak menahan diri dan mengutamakan musyawarah. Wilayah ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut identitas rakyat kami,” kata Mualem dengan nada tegas.

Ia menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan lanjutan secara lebih formal bersama DPR Aceh, Kemendagri, dan tokoh adat untuk memastikan suara masyarakat Aceh terdengar dan diperhitungkan dalam proses penentuan batas wilayah.

Kasus Empat Pulau Uji Komitmen Pemerintah Soal Keadilan Wilayah

Kasus perebutan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini menjadi ujian serius bagi pemerintah pusat dalam menangani konflik batas wilayah secara adil dan transparan. Publik menanti langkah konkrit dari Kemendagri, serta keterlibatan aktif para kepala daerah seperti Mualem dan Bobby Nasution dalam mencari solusi damai dan bermartabat. (04/iKoneksi.com)