Konflik Venezuela-AS, Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik Serukan Sikap Tegas Indonesia

Jakarta, iKoneksi.com — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam keras dugaan agresi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang disebut berujung pada penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. GMNI menilai tindakan tersebut sebagai bentuk nyata imperialisme dan neo-kolonialisme yang dipertontonkan secara terbuka kepada publik global.

Kecaman itu disampaikan Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menyusul informasi yang beredar mengenai keterlibatan pasukan elit AS dalam operasi militer di Caracas pada awal Januari 2025.

Menurut dia, rangkaian ledakan di sekitar fasilitas militer strategis Venezuela menjadi penanda eskalasi konflik yang dinilai melanggar prinsip kedaulatan negara.

“Tindakan militer Amerika Serikat sudah keluar dari batas kewajaran. Tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun, yang berhak memperlakukan kepala negara lain sebagai subjek hukum domestiknya sendiri,” tekan Andreas dalam pernyataan tertulisnya.

Ia menilai, dugaan agresi militer tersebut memperpanjang catatan panjang intervensi AS terhadap negara lain. Organisasi mahasiswa itu menyebut, dalam rentang puluhan tahun terakhir, intervensi militer AS kerap dibungkus dengan dalih demokrasi, perang melawan terorisme, hingga pemberantasan narkoba, namun berujung pada pelemahan kedaulatan negara sasaran.

Dalam pandangan Andreas, situasi Venezuela harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Andreas menekankan, konflik geopolitik global masih sangat dipengaruhi oleh perebutan dan penguasaan sumber daya strategis, khususnya minyak dan energi.

“Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Fakta ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang terjadi. Indonesia dengan kekayaan alamnya harus benar-benar waspada dan menyiapkan strategi matang,” ujarnya.

Andreas menyebutkan GMNI juga menyoroti hubungan diplomatik dan ekonomi Venezuela dengan Tiongkok yang telah terjalin sejak era Presiden Hugo Chavez. Kerja sama tersebut, terutama di sektor minyak, disebut melibatkan skema utang bernilai puluhan miliar dolar AS yang dibayar melalui pasokan energi. Menurut dirinya, relasi tersebut kerap ditempatkan dalam pusaran rivalitas global antara AS dan Tiongkok.

Dalam konteks itu, Andreas menduga tindakan AS terhadap Venezuela tidak bisa dilepaskan dari ketegangan geopolitik global dan persaingan pengaruh di sektor sumber daya alam. Organisasi ini menilai, kriminalisasi atau penangkapan terhadap kepala negara berdaulat jika benar terjadi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

“Menyerang atau mengkriminalisasi kepala negara bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap hak rakyat suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri,” kata Andreas.

GMNI kemudian menarik refleksi historis terhadap pengalaman Indonesia di masa lalu. Menurut mereka, sejarah mencatat bagaimana tekanan asing, operasi intelijen, dan perang opini pernah digunakan untuk melemahkan kepemimpinan nasional, terutama pada era Presiden Sukarno yang dikenal menentang imperialisme dan menggagas politik luar negeri non-blok.
Berkaca dari itu, GMNI menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil sikap politik luar negeri yang lebih tegas dan konsisten dengan prinsip bebas dan aktif. Seruan penghormatan terhadap hukum internasional dinilai belum cukup jika tidak diiringi posisi politik yang jelas.

“Sebagai bangsa yang lahir dari semangat anti-penjajahan, Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara-negara non-blok, untuk menentang segala bentuk intervensi terhadap negara berdaulat,” tegas Andreas.

GMNI menekankan, sikap tersebut seharusnya menjadi kelanjutan konsistensi Indonesia dalam menyuarakan keadilan global, sebagaimana yang selama ini ditunjukkan dalam isu Palestina.

“Menurut saya, keberanian bersikap di panggung internasional menjadi ujian nyata arah politik luar negeri Indonesia di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia,” tandasnya.