BI dan Kemenko Perekonomian Percepat Digitalisasi Pembayaran Daerah di Sumatera

Medan, iKoneksi.com – Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempercepat digitalisasi sistem pembayaran daerah melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Rakorwil yang digelar di Medan ini diikuti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, serta jajaran Bank Indonesia.

Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan strategi penting dalam menciptakan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, efisien, dan transparan.

Berdasarkan hasil pemantauan kinerja TP2DD 2025, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau menjadi tiga provinsi dengan tingkat digitalisasi sistem pembayaran daerah terbaik di Sumatera.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Puji Gunawan, menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui percepatan digitalisasi layanan publik.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah bersama Bank Pembangunan Daerah terus meningkat. Namun, masih terdapat sejumlah kebijakan yang perlu diselaraskan agar tidak menghambat implementasi digitalisasi di daerah.

“Kami berharap kebijakan daerah ke depan semakin mendukung inovasi digital sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas strategi peningkatan digitalisasi PDRD, Rakorwil juga mengulas implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 serta perluasan sistem split payment berbasis QRIS yang telah diinisiasi melalui program QRESTO di Kota Medan.

Melalui forum tersebut, BI bersama para pemangku kepentingan berkomitmen terus memperkuat sinergi dan memetakan potensi digitalisasi pajak maupun retribusi daerah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera yang lebih maju, tangguh, dan inklusif.