Biadab! Diduga Kemensos Mark Up Pengdaan Barang Sekolah Rakyat, AMPB Desak KPK Audit Kemensos

Jakarta, iKoneksi.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa (AMPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial, Rabu (24/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK mengusut dugaan ketidakwajaran harga atau mark-up dalam pengadaan sejumlah barang untuk Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial. Mereka meminta dugaan itu ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Koordinator lapangan AMPB, Imam Bukhori Aziz, mengatakan pihaknya menemukan dugaan perbedaan harga pada sejumlah barang pengadaan yang dibiayai menggunakan anggaran negara. Menurutnya, informasi tersebut perlu diuji secara terbuka melalui mekanisme audit yang independen dan sesuai ketentuan hukum.

“Kami meminta lembaga seperti BPK, KPK, bahkan Kejaksaan Agung untuk memanggil, mengaudit, menyidik, serta menetapkan Menteri Sosial atas dugaan mark-up kasus pengadaan Program Sekolah Rakyat,” kata Imam saat menyampaikan orasi.

Minta Audit Investigatif Seluruh Pengadaan

AMPB meminta KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap seluruh proses pengadaan barang Program Sekolah Rakyat yang telah direalisasikan Kementerian Sosial. Massa juga meminta Kementerian Sosial membuka dokumen pengadaan kepada publik secara transparan. Dokumen yang diminta meliputi spesifikasi barang, harga satuan, kontrak pengadaan, mekanisme penetapan harga, hingga identitas perusahaan penyedia.

Menurut Imam, keterbukaan dokumen penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara dapat diawasi masyarakat. Ia menilai transparansi akan membantu menjawab pertanyaan publik terkait kesesuaian harga pengadaan dengan harga pasar.

“Anggaran negara harus digunakan secara akuntabel. Jika memang tidak ada persoalan, dokumen pengadaan perlu dibuka agar publik dapat melihat prosesnya secara utuh,” ujarnya.

Soroti Pengadaan Barang Program Sekolah Rakyat

Dalam tuntutannya, AMPB menyoroti sejumlah barang yang disebut masuk dalam pengadaan Program Sekolah Rakyat. Barang tersebut antara lain kaos kaki, sepatu, drone, mesin cuci dua tabung, jam dinding, lambang Garuda, gerobak angkut, serta foto Presiden dan Wakil Presiden. Aliansi mahasiswa itu menduga terdapat selisih harga yang signifikan antara nilai pengadaan sejumlah barang dengan harga yang beredar di pasaran. Namun, dugaan tersebut belum dibuktikan melalui hasil audit resmi dari lembaga yang berwenang.

“Karena itu, AMPB meminta KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan harga perkiraan sendiri, proses pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak,” ungkapnya.

Ia menilai pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar dugaan yang berkembang tidak berhenti sebagai polemik di ruang publik dan dapat diuji berdasarkan data serta aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Desak Mensos Beri Penjelasan Terbuka

Selain meminta audit dan penyelidikan, AMPB mendesak Presiden untuk mengevaluasi posisi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Massa meminta Menteri Sosial memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pengadaan barang dalam Program Sekolah Rakyat. Menurut Imam, klarifikasi dari Kementerian Sosial diperlukan untuk menjawab tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Ia menilai pemerintah harus memastikan program pendidikan dan sosial yang menggunakan dana publik berjalan transparan serta tepat sasaran.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Sosial, KPK, maupun BPK terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan AMPB. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.