BBM Non-Subsidi Naik, Pemkot Malang Putar Otak Selamatkan Layanan Publik

Kota Malang, iKoneksi.com– Kenaikan harga BBM non-subsidi mulai memaksa Pemerintah Kota Malang menyusun strategi agar pelayanan publik tidak terganggu. Salah satu langkah yang disiapkan adalah refocusing anggaran serta penyesuaian belanja operasional di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Malang, Mohammad Sailendra mengatakan, dampak kenaikan BBM paling terasa pada kendaraan operasional yang menggunakan Dex maupun Pertamax, seperti armada pengangkut sampah, kendaraan Satpol PP, hingga kendaraan operasional sejumlah dinas. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan normal.

“Seluruh OPD sedang kami hitung kembali kebutuhan anggarannya. Mana yang menjadi prioritas akan ditambah, sedangkan anggaran yang bisa dialihkan akan direfocusing untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses penyesuaian tersebut sedang disusun melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang selanjutnya dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD Kota Malang.

“Sambil menunggu perubahan anggaran, Pemkot juga menerapkan sejumlah langkah efisiensi, mulai dari penerapan work from anywhere (WFA) setiap Jumat, digitalisasi pelayanan publik, hingga penghematan penggunaan listrik, air, dan bahan bakar kendaraan dinas,” terang dia.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menegaskan, dewan akan mengawal penyesuaian anggaran agar sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terdampak kenaikan BBM.

“Pelayanan publik seperti pengangkutan sampah maupun kendaraan lapangan tidak boleh terganggu. Refocusing memang harus dilakukan, tetapi jangan sampai pelayanan kepada masyarakat dikurangi,” tegasnya.

Trio menyebutkan selain penyesuaian anggaran jangka pendek, Pemkot Malang juga mulai mengkaji penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif untuk menekan biaya operasional.

“Saat ini kajian tersebut telah memasuki tahap akhir dengan membandingkan berbagai skema, mulai pembelian hingga penyewaan kendaraan,” sebut politisi PKS itu.

Sailendra memastikan hingga kini belum ada keluhan masyarakat akibat terganggunya layanan publik karena kenaikan harga BBM.

“Berbagai langkah efisiensi telah dilakukan lebih awal sehingga operasional layanan tetap berjalan sesuai kebutuhan,” tutup dia.