PKL Benteng Pancasila Kembali Jadi Sorotan, Ketua DPRD Kota Mojokerto Pastikan Penataan Tak Matikan Mata Pencaharian

Kota Mojokerto, iKoneksi.com – Persoalan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Benteng Pancasila kembali menjadi sorotan setelah perwakilan pedagang menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada para legislator. Mereka meminta pemerintah menghidupkan kembali geliat ekonomi kawasan Benteng Pancasila seperti sebelum pandemi Covid-19, sekaligus memastikan penataan kawasan tidak mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Paguyuban Pedagang Benteng Pancasila, Anggris, mengungkapkan kawasan Benteng Pancasila pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menampung lebih dari seribu pedagang setiap akhir pekan. Namun sejak kegiatan Car Free Day dihentikan saat pandemi, menurutnya, perputaran ekonomi di kawasan itu belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya.

“Saya berharap para wakil rakyat dapat memperjuangkan kebijakan yang mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan tersebut sehingga kembali menjadi daya tarik masyarakat dari Mojokerto maupun daerah sekitar,” ucapnya.

Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menegaskan DPRD telah beberapa kali menerima masukan terkait penataan PKL di Benteng Pancasila. Menurutnya, pemerintah memang telah membuka kembali aktivitas pedagang, namun dengan sistem yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

“Apa yang disampaikan Mas Anggris ini sudah menjadi masukan kami di DPRD. Dulu sebelum Covid memang ada Car Free Day di Benteng Pancasila. Kemudian diberhentikan pemerintah karena pandemi sekaligus dilakukan evaluasi,” tutur Ery.

“Saat ini sudah dibuka kembali sekitar satu tahun terakhir, tetapi tidak seperti dulu. Sekarang hanya menggunakan sisi selatan dan kuotanya dibatasi agar tidak menutup seluruh badan jalan. Penataan ini dilakukan karena mempertimbangkan tata kota. Namun kami tetap berupaya memperjuangkan agar setiap kebijakan tidak menghilangkan mata pencaharian pedagang. Kalau memang harus dilakukan relokasi ataupun penataan, kami meminta pemerintah memastikan mereka ditempatkan di lokasi yang tetap memiliki potensi ekonomi sehingga masyarakat kecil tidak dirugikan,” beber politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Sunarto menilai keberpihakan terhadap pedagang kecil harus diwujudkan melalui langkah konkret. Ia mencontohkan dulu selama menjadi Ketua DPRD dirinya beberapa kali mendorong agar kebijakan penataan tidak mematikan aktivitas ekonomi warga.

“Yang paling penting bagaimana masyarakat kecil tetap bisa mencari nafkah. Kalau memang ada penataan, jangan sampai ekonomi mereka mati. Pemerintah harus mencari solusi dan terobosan agar PKL tetap memiliki tempat berjualan yang layak. UMKM dan pedagang kecil juga jangan hanya diberikan pelatihan, tetapi harus ada pendampingan yang berkelanjutan sehingga mereka benar-benar berkembang. Kita ingin pusat-pusat ekonomi rakyat tetap hidup karena itu juga berdampak pada peningkatan ekonomi Kota Mojokerto,” terang Sunarto.

Sunarto menegaskan aspirasi mengenai PKL Benteng Pancasila menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam diskusi tersebut.

“Selain meminta penataan yang berpihak kepada pedagang, masyarakat khususnya pedagang juga berharap kawasan Benteng Pancasila kembali menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Mojokerto tanpa mengabaikan aspek ketertiban dan tata ruang kota,” tutup mantan ketua DPRD Kota Mojokerto itu.