Pelayanan Publik Tak Boleh Terdampak, DPRD Kota Malang Siapkan Perubahan APBD

Kota Malang, iKoneksi.com– Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai berdampak pada kebutuhan operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kota Malang memastikan akan mempercepat pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pelayanan publik tidak terganggu.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan, penyesuaian anggaran perlu segera dilakukan karena sebagian besar kendaraan operasional pemerintah menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi itu membuat biaya operasional meningkat cukup signifikan, terutama kendaraan berbahan bakar Dex yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.

“Pembahasan perubahan APBD mendahului akan segera dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu Perubahan APBD (PAK), karena pelayanan publik harus tetap berjalan,” ujarnya.

Menurut Trio, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan memastikan pemerintah memetakan kembali belanja yang benar-benar prioritas. Anggaran untuk pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti operasional armada pengangkut sampah maupun kendaraan lapangan, dinilai tidak boleh dikurangi meski terjadi tekanan akibat kenaikan harga BBM.

“Sebaliknya, anggaran yang tidak mendesak dapat diefisiensikan. Ia menilai kebijakan seperti work from anywhere (WFA), penggunaan transportasi umum, hingga digitalisasi pelayanan menjadi langkah yang patut diapresiasi untuk menekan biaya operasional pemerintah,” beber politisi PKS itu.

“Kendaraan yang langsung melayani masyarakat tidak mungkin diefisiensikan. Yang bisa disesuaikan adalah kendaraan pendukung atau aktivitas yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik,” tegasnya.

Selain penyesuaian anggaran jangka pendek, Trio juga mengungkapkan pemerintah daerah melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tengah memperjuangkan adanya alokasi khusus BBM bagi pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini kendaraan operasional pemerintah daerah tidak memperoleh kuota BBM khusus, padahal digunakan untuk menjalankan pelayanan publik.

“Saya berharap strategi jangka pendek melalui refocusing anggaran dapat menjaga kualitas pelayanan, sembari pemerintah menyusun langkah jangka menengah dan panjang, termasuk efisiensi birokrasi dan transformasi pelayanan berbasis digital,” lugasnya.