Badiklat Kejaksaan RI Cetak Pemimpin Berintegritas dan Adaptif Hadapi Tantangan Penegakan Hukum

Jakarta, iKoneksi.com – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, S.H., M.H., menegaskan Badan Diklat Kejaksaan RI harus mampu melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga berintegritas, berani mengambil keputusan, memiliki ketajaman analisis, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun 2026 secara daring dari Command Center Gedung Wira Badiklat Kejaksaan RI, Kamis (30/7/2026).

Harli mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan Badiklat Kejaksaan RI dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, lembaga pendidikan di lingkungan Kejaksaan harus menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar mencetak aparatur yang menguasai aspek teknis.

“Kita harus melahirkan pemimpin masa depan yang memiliki visi besar, keberanian moral, ketajaman analisis, kemampuan prososial, serta penguasaan teknologi digital dalam setiap proses penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan membentuk pejabat pengawas atau Eselon IV yang memiliki kompetensi kepemimpinan operasional melalui lima kemampuan utama, yakni membangun integritas, merencanakan pelaksanaan kegiatan, memperkuat kolaborasi internal dan eksternal, menciptakan inovasi kinerja, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi.

Harli juga meminta seluruh jajaran Badiklat, termasuk Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, widyaiswara, dan fasilitator, memberikan pembinaan secara maksimal dengan menerapkan standar mutu yang tinggi agar tujuan pelatihan dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Dr. Tengku Rakhman, mengatakan PKP Angkatan I dan II Tahun 2026 diikuti pejabat Eselon IV dari berbagai satuan kerja Kejaksaan RI di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan pelatihan diselenggarakan menggunakan metode blended learning mulai 30 Juli hingga 20 November 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi kepemimpinan operasional yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan penegakan hukum di masa mendatang.