Viktor Silaen Usulkan BGN Libatkan Rumah Makan Lokal, Skema MBG Dinilai Perlu Dievaluasi

Medan, iKoneksi.com – Anggota DPRD Sumatera Utara, Viktor Silaen SE, MM, meminta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu merevisi sistem penyediaan makanan dengan melibatkan rumah makan lokal sebagai mitra utama menggantikan peran Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga kualitas layanan meningkat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Viktor kepada wartawan di Medan, Sabtu (1/8/2026). Ia menilai skema yang selama ini mengandalkan SPPG membuat satu dapur harus melayani ribuan penerima manfaat, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

“Program MBG perlu dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar efektif. Beban satu dapur yang melayani ribuan siswa sangat besar dan berpotensi memengaruhi kualitas makanan, mulai dari kebersihan, tingkat kematangan hingga risiko terjadinya keracunan massal,” ujar Viktor.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, selain berdampak terhadap kualitas makanan, beban kerja yang terlalu besar juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun distribusi bahan pangan. Karena itu, ia menilai diperlukan sistem yang lebih sederhana, terukur, dan mudah diawasi.

Sebagai solusi, Viktor mengusulkan agar penyediaan makanan diserahkan kepada rumah makan atau pelaku usaha kuliner yang berada di sekitar sekolah. Dengan pola tersebut, setiap rumah makan hanya bertanggung jawab melayani satu sekolah atau sekitar 300 siswa sehingga proses penyediaan makanan dapat dilakukan lebih fokus.

“Kalau dikelola rumah makan lokal, jumlah porsi yang dimasak tidak terlalu besar sehingga makanan bisa disiapkan lebih higienis, matang sempurna, dan tetap segar saat diterima siswa,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas layanan, Viktor menilai pelibatan rumah makan lokal juga akan memberikan dampak ekonomi yang luas. Program MBG, menurutnya, tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menjelaskan, keterlibatan lebih banyak rumah makan di berbagai daerah akan membuat manfaat program tersebar lebih merata. Pelaku usaha memperoleh tambahan pendapatan, tenaga kerja terserap, sementara pemerintah tetap dapat melakukan pengawasan melalui standar operasional yang ditetapkan BGN.

Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Tapanuli itu juga menilai model tersebut mampu memperpendek rantai distribusi makanan. Karena lokasi rumah makan berada di sekitar sekolah, makanan dapat diantar dalam waktu singkat sehingga kualitas, cita rasa, dan kandungan gizinya tetap terjaga hingga dikonsumsi siswa.

Viktor berharap BGN tidak ragu melakukan evaluasi terhadap pola pelaksanaan MBG yang berjalan saat ini. Menurutnya, program strategis nasional tersebut harus dijalankan dengan sistem yang efektif, aman, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya mampu memberdayakan ekonomi lokal. Dengan melibatkan rumah makan setempat, manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” pungkasnya.