Anak SMP Tak Bisa Baca, Kurikulum Jadi Sorotan DPR RI

Jakarta, iKoneksi.com – Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang oleh temuan yang mengejutkan. Seorang anggota Komisi X DPR RI mengungkap adanya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Serang, Banten, yang masih belum bisa membaca meski sudah duduk di bangku kelas 1 dan 2. Fakta ini sontak mengundang perhatian publik, termasuk dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti.

Temuan tersebut diungkap langsung oleh Furtasan Ali Yusuf, anggota DPR dari Fraksi NasDem, saat rapat kerja bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Dalam paparannya, Furtasan mengaku menemui sendiri kondisi tersebut saat kunjungan kerja ke lapangan.

“Banyak di lapangan, Pak Menteri. Saya menemukan anak kelas 1 dan kelas 2 SMP yang sampai sekarang belum bisa membaca,” ungkap Furtasan di hadapan para peserta rapat.

Ia menyebut hal ini ironis, mengingat capaian literasi di daerah tersebut diklaim telah mencapai 68 persen dan numerasi 66 persen. Furtasan bahkan mempertanyakan efektivitas kurikulum yang berlaku saat ini. Menurutnya, kurikulum tersebut menjadi salah satu penyebab lemahnya kemampuan dasar siswa.

“Kepala sekolah menyampaikan kurikulum mengharuskan siswa naik kelas, entah mereka sudah bisa membaca atau belum. Ini tantangan besar bagi kita semua,” jelasnya tegas.

Respons Mendikdasmen: Tidak Gegabah, Perlu Cek Data

Menanggapi pernyataan itu, Abdul Mu’ti meminta agar publik tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum ada data yang jelas. Ia mengatakan pihaknya akan memeriksa langsung kondisi di lapangan dan mencari akar permasalahan secara menyeluruh.

“Soal-soal begitu nanti kita lihat, masalahnya apa, ada di mana. Kan tidak bisa kita lihat satu per satu masalah itu,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kompleks Parlemen.

Ia juga menolak anggapan bahwa kurikulum saat ini akan langsung diganti hanya karena satu kasus. Menurut Mu’ti, kebijakan pendidikan tidak bisa dibangun berdasarkan opini semata, melainkan harus berdasarkan data yang konkret dan valid.

“Nggak ada (ganti kurikulum). Itu kan opini. Kita harus mengambil kebijakan berbasis data ya,” tegasnya.

Cemas di Tengah Cita-cita Indonesia Emas

Menurut Furtasan temuan siswa SMP yang belum mampu membaca menjadi pukulan telak di tengah semangat menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebab, pendidikan dasar seharusnya menjadi fondasi kuat bagi generasi masa depan bangsa. Bila pada jenjang SMP pun masih terdapat ketertinggalan literasi yang begitu mendasar, maka bukan tidak mungkin impian besar tersebut akan terhambat.

“Kasus ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, termasuk bagaimana kurikulum diimplementasikan di daerah. Apakah kebijakan “naik kelas otomatis” telah menimbulkan efek samping yang mengabaikan kualitas? Apakah para guru dibekali cukup alat dan pelatihan untuk mendeteksi dan menangani kesenjangan kemampuan siswa?,” ungkap Furtasan.

Pertanyaan-pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka dan serius. Pemerintah pun dituntut segera mengambil langkah nyata agar kasus serupa tidak menjadi fenomena umum. Literasi bukan sekadar indikator teknis, melainkan hak dasar setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

“Jika dibiarkan, bukan hanya kualitas pendidikan yang dipertaruhkan, tapi masa depan bangsa,” tandas Furtasan. (04/iKoneksi.com)