Andreas Eddy: Dana Desa Harus Tepat Sasaran

Kabupaten Malang, iKoneksi.com — Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI, Andreas Eddy Susetyo, menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Malang Tahun 2025 di Pendopo Kabupaten Malang, Senin (15/12/2025).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa sekaligus memastikan pembangunan desa berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Workshop diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, serta pemangku kepentingan terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya, Andreas menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen penting dalam memperkuat pembangunan dari bawah. Namun, besarnya anggaran yang dikucurkan harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat.

“Dana desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama,” ujar Andreas.

Ia menekankan peran BAKN RI dalam memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif dan sesuai peruntukan. Evaluasi ini, kata Andreas, tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan agar pembangunan desa semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas administrasi.

“Pembangunan desa harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga,” tegasnya.

Workshop ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi tantangan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Andreas berharap, hasil evaluasi ini dapat menjadi rekomendasi konkret bagi perbaikan kebijakan pengelolaan dana desa ke depan.

Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian DPR RI terhadap tata kelola pemerintahan desa. Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Workshop evaluasi ini menegaskan komitmen DPR RI dan BAKN RI dalam mengawal pengelolaan keuangan negara hingga tingkat desa, demi memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkas Andreas.