Anggaran Kota Batu Dipangkas Rp168 Miliar, Desa Harus Bertahan di Tengah Efisiensi

Kota Batu, iKoneksi.com – Kota Batu kembali dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat memastikan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 untuk Kota Batu mengalami pemangkasan signifikan, mencapai Rp 168,8 miliar. Kebijakan efisiensi nasional ini membuat pemerintah daerah harus berpikir lebih cermat dan kreatif dalam mengatur prioritas pembangunan agar tidak menimbulkan efek domino terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemangkasan ini otomatis membuat Pemerintah Kota Batu harus melakukan penyesuaian besar-besaran pada sejumlah pos anggaran. Salah satu sektor yang langsung terdampak adalah Dana Desa, yang menjadi urat nadi bagi pembangunan di 19 desa di wilayah Kota Batu. Angka pemotongan yang tidak kecil itu kini menjadi perhatian serius, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat desa yang menggantungkan banyak harapan pada dana tersebut.

Dana Desa Turun Rp3,2 Miliar, Pemerintah Minta Desa Bijak

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menjelaskan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, alokasi Dana Desa tahun 2026 turun cukup tajam. Dari pagu awal sebesar Rp22,9 miliar, kini menjadi hanya Rp19,7 miliar. Artinya, ada penurunan sekitar Rp3,2 miliar dibanding tahun sebelumnya.

“Tentu berdampak. Kami memahami situasi ini tidak mudah, tapi kondisi fiskal nasional memang sedang menuntut efisiensi,” kata Heli kepada iKonekso.com, Ahad (12/10/2025).

Menurutnya, Pemerintah Kota Batu telah menggelar pertemuan dengan seluruh kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu untuk membahas situasi tersebut. Dalam forum itu, Pemkot meminta seluruh pemerintah desa memahami kondisi keuangan yang tengah terjadi dan beradaptasi dengan langkah penghematan yang harus ditempuh.

“Kami harap semua memahami kondisi yang saat ini terjadi. Pemerintah kota tetap berkomitmen untuk menjaga agar program prioritas tetap berjalan,” ujarnya.

Efisiensi Tak Boleh Hentikan Program Pusat

Dalam rapat tersebut, Heli juga menegaskan bahwa pemangkasan Dana Desa tidak boleh menghambat jalannya berbagai program strategis pemerintah pusat di tingkat lokal. Ia menyoroti tiga program penting yang harus terus dikawal bersama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

“Program-program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dari bawah. Kami tetap meminta dukungan dari pemerintah desa agar pelaksanaannya berjalan baik,” jelasnya.

Selain membahas Dana Desa, Pemkot Batu juga menyoroti persoalan tata kelola sampah, yang kini telah didesentralisasi ke tingkat desa dan kelurahan.

“Pemerintah mendorong agar pengelolaan sampah bisa dilakukan lebih mandiri dan efektif di setiap wilayah, mengingat persoalan lingkungan menjadi salah satu isu krusial di Kota Batu yang dikenal sebagai kota wisata,” terang Heli.

Suara Desa: Siap Kawal Program, Meski Anggaran Terpangkas

Dari sisi pemerintah desa, semangat kolaborasi tetap dijaga meski ruang fiskal makin sempit. Abdul Manan, Kepala Desa Pandanrejo, menegaskan seluruh kepala desa di Kota Batu siap mengawal pelaksanaan program-program pemerintah, sekalipun dana yang diterima lebih kecil dari sebelumnya.

“Segala sesuatu soal desa serta pelayanan kepada masyarakat sudah kami sampaikan. Kami juga berikan masukan kepada Pemerintah Kota Batu supaya program yang kini sudah berjalan dapat lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia mengakui pengurangan Dana Desa tentu menuntut desa untuk berinovasi dan menata ulang prioritas pembangunan. Meski begitu, pihaknya memastikan pelayanan publik tidak akan dikorbankan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Harapan di Tengah Keterbatasan

Situasi fiskal ini menjadi ujian tersendiri bagi Kota Batu yang tengah gencar membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah daerah dituntut untuk tetap menjaga stabilitas pembangunan, sementara pemerintah desa diharapkan mampu berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

“Pemangkasan anggaran sebesar Rp 168,8 miliar bukan sekadar angka, melainkan panggilan untuk beradaptasi dan menyesuaikan strategi pembangunan agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam kondisi serba terbatas, semangat gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah kota, desa, dan masyarakat menjadi kunci agar Kota Batu tetap tumbuh dan tidak kehilangan arah pembangunan,” tukas Heli. (04/iKoneksi.com)