Bahlil Perintahkan Pertamina Buka Posko Aduan Kualitas Pertalite

Kab Malang, iKoneksi.com — Pemerintah turun tangan merespons keluhan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas meminta PT Pertamina Patra Niaga membuka posko pengaduan nasional untuk menampung dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan.

Instruksi itu disampaikan Bahlil saat menghadiri acara Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan diam menghadapi persoalan ini, terlebih jika benar ada bukti bahwa kualitas Pertalite menurun dan berdampak pada mesin kendaraan.

“Saya akan meminta kepada Pertamina untuk membuat pos pengaduan dan saya akan cek kadar masalahnya,” kata Bahlil kepada iKoneksi.com.

Menurutnya, posko pengaduan ini dibentuk agar masyarakat punya saluran resmi untuk menyampaikan keluhan mengenai kualitas BBM yang digunakan. Ia menegaskan, mekanisme pengaduan akan dibuat transparan dan terbuka agar tidak terjadi simpang siur informasi di media sosial.

Pertamina Diminta Tanggung Jawab Penuh Jika Terbukti Bersalah

Bahlil menegaskan, apabila hasil penyelidikan membuktikan bahwa kerusakan mesin masyarakat memang diakibatkan oleh kualitas Pertalite yang buruk, maka Pertamina wajib menanggung seluruh biaya perbaikan kendaraan konsumen.

“Kalau memang itu benar rusak, saya minta nanti Pertamina untuk menanggung semuanya. Tapi sekarang saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, kami masih menunggu kajian,” ujarnya.

Kementerian ESDM, lanjut Bahlil, saat ini tengah melakukan investigasi bersama tim teknis Pertamina di berbagai daerah. Tim tersebut bertugas mengawasi, mengambil sampel BBM, dan mengecek langsung kondisi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memastikan tidak ada penyimpangan kualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa distribusi BBM berjalan sesuai standar, dan tidak ada campuran yang tidak semestinya,” tegasnya.

Bahlil menambahkan, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak mana pun yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pendistribusian atau pengolahan bahan bakar. Ia menekankan, kebijakan energi nasional harus berpihak kepada rakyat dan menjamin keadilan bagi konsumen.

“Kami akan melihat berdasarkan temuan, bukan hanya mekanisme soal sanksinya. Kalau memang ada pelanggaran, akan kami tindak,” katanya.

Cek Langsung ke SPBU, Pastikan BBM Sesuai Standar

Usai menghadiri acara di UMM, Bahlil langsung melakukan peninjauan lapangan ke salah satu SPBU di Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo.

Dari hasil pengecekan di lokasi, Bahlil memastikan bahwa seluruh jenis BBM yang dijual di SPBU tersebut masih sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pemeriksaan berlapis di berbagai wilayah, mengingat keluhan masyarakat tidak hanya muncul dari satu daerah.

“Kami akan bahas hasil-hasil peninjauan ini dalam rapat dengan tim teknis Pertamina dan Kementerian ESDM. Semua temuan akan dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.

Bahlil juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu liar di media sosial, melainkan menyampaikan laporan resmi melalui posko pengaduan yang akan segera dibuka oleh Pertamina.

Pertamina Lakukan Investigasi Laboratorium

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, membenarkan pihaknya saat ini masih melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kualitas Pertalite di berbagai daerah di Jawa Timur.

Mars Ega menyebutkan, pemeriksaan dilakukan dengan metode laboratorium untuk memastikan apakah benar ada kandungan atau campuran yang menyebabkan gangguan pada mesin sepeda motor masyarakat, atau “brebet” seperti yang ramai dilaporkan di media sosial.

“Kami masih melakukan pendalaman melalui laboratorium dan membutuhkan waktu. Kami ingin hasilnya benar-benar objektif,” katanya.

Ia menegaskan, Pertamina tidak akan menutup-nutupi hasil investigasi. Semua hasil uji laboratorium akan diumumkan secara terbuka setelah proses pemeriksaan selesai. Menurutnya, perusahaan pelat merah ini memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin mutu BBM yang beredar di masyarakat.

Komitmen Pemerintah: BBM Harus Adil untuk Rakyat

Langkah Bahlil dan Kementerian ESDM ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga transparansi sektor energi sekaligus melindungi hak konsumen. Isu mengenai Pertalite bermasalah memang telah mencuri perhatian publik, terutama setelah banyak pengguna sepeda motor mengeluhkan performa mesin yang menurun.

Dengan pembentukan posko pengaduan, investigasi lapangan, dan pemeriksaan laboratorium, pemerintah berharap dapat memberikan kejelasan fakta dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bahlil kembali menekankan, energi adalah urat nadi pembangunan bangsa. Karena itu, distribusi dan kualitas BBM harus dikelola secara bertanggung jawab.