Bawaslu Jatim Tekankan IKU Bukan Sekadar Angka, Kinerja Nyata Jadi Ukuran

Jawa Timur, iKoneksi.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Jawa Timur serentak menandatangani Indikator Kinerja Utama (IKU), Rabu (12/8/2026). Momentum tersebut ditegaskan bukan sekadar agenda administratif, melainkan pijakan untuk memperkuat kinerja pengawasan Pemilu hingga menghadapi Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, mengatakan penandatanganan IKU menjadi bentuk komitmen seluruh jajaran untuk membangun kelembagaan pengawasan Pemilu yang lebih kuat, terukur dan berorientasi pada hasil. Warits mengingatkan jajaran Bawaslu agar tidak terjebak pada pola pikir bahwa keberhasilan organisasi hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan maupun laporan yang dihasilkan.

“Kita harus mulai meninggalkan cara berpikir bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang paling banyak kegiatannya atau paling banyak laporannya,” ujar Warits.

Menurutnya, angka dalam IKU hanyalah alat ukur. Hal yang jauh lebih penting adalah perubahan nyata yang muncul dari setiap pekerjaan yang dilakukan jajaran Bawaslu.

IKU Harus Menghubungkan Rencana dan Realitas

Warits menjelaskan IKU menjadi titik temu antara Rencana Strategis (Renstra), pekerjaan sehari-hari dan tujuan kelembagaan Bawaslu. Renstra memberikan arah, IKU menerjemahkan arah tersebut menjadi ukuran, sedangkan kerja di lapangan menjadi pembuktian apakah seluruh perencanaan benar-benar menghasilkan perubahan.

Karena itu, ia meminta tidak ada kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dikerjakan. Begitu pula laporan yang dibuat harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

“Kita membutuhkan kesatuan arah, bukan keseragaman cara,” tegasnya.

Menurut Warits, prinsip tersebut penting diterapkan karena Jawa Timur memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari Madura, Mataraman, Tapal Kuda hingga kawasan Arek. Keragaman tersebut membutuhkan pendekatan pengawasan yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

“Namun, seluruh jajaran tetap harus memiliki standar yang sama, yakni berorientasi pada hasil, menjaga integritas proses dan berani melakukan perbaikan,” sebut dia.

Bawaslu Jatim Bersiap Hadapi Pemilu 2029

Warits juga mendorong agar IKU menjadi bagian dari transformasi Bawaslu menuju organisasi pembelajar atau learning organization. Setiap proses pengawasan, kata dia, harus menghasilkan pengetahuan. Persoalan harus melahirkan pembelajaran, kesalahan harus menjadi bahan perbaikan, sedangkan praktik baik harus dapat diterapkan oleh jajaran lainnya.

Ia menekankan penandatanganan IKU tidak semata-mata ditujukan untuk menyelesaikan pekerjaan kelembagaan saat ini. Lebih jauh, langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

“Kualitas pengawasan pada 2029 akan sangat ditentukan oleh kualitas organisasi yang kita bangun sejak sekarang,” terang dia.

Karena itu, Warits meminta jajaran Bawaslu menjadikan IKU sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan. Setelah dokumen ditandatangani, pekerjaan justru memasuki tahap penting untuk mengukur capaian dan menemukan kekurangan.

Jangan Takut Mengakui Kekurangan

Warits mengajak seluruh jajaran tidak menjadikan IKU sebagai dokumen yang hanya selesai setelah ditandatangani. IKU, menurutnya, harus menjadi cermin organisasi untuk melihat apa yang telah dicapai, apa yang belum tercapai, penyebab kegagalan pencapaian target, serta langkah yang harus dilakukan untuk memperbaikinya.

“Jangan takut menemukan kekurangan melalui IKU. Karena organisasi tidak menjadi kuat karena tidak memiliki kekurangan. Organisasi menjadi kuat karena mampu mengenali kekurangan dan memperbaikinya,” tekan dia.

Ia menambahkan keberhasilan Bawaslu tidak cukup diukur dari terpenuhinya target administratif. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan pengawasan Pemilu yang semakin kuat, potensi pelanggaran mampu dicegah, partisipasi publik semakin bermakna, dan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu terus meningkat. Warits berharap penandatanganan IKU menjadi energi baru bagi seluruh jajaran Bawaslu se-Jawa Timur untuk bekerja lebih fokus, terukur, adaptif dan memberikan dampak nyata bagi kualitas demokrasi.