Beras Oplosan Mengintai Kota Pematangsiantar, Bulog Pematangsiantar Perkuat Pengawasan

Kota Pematangsiantar, iKoneksi.com — Praktik pengoplosan beras menjadi salah satu persoalan serius yang mencuat sepanjang tahun 2025. Fenomena ini dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah kerja Perum Bulog Kantor Cabang Pematangsiantar. Meski demikian, Bulog menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan pengawasan terpadu agar praktik serupa tidak kembali terulang.

Kepala Cabang Perum Bulog Pematangsiantar, Berdian Damanik, menyampaikan bahwa isu pengoplosan beras harus disikapi secara komprehensif. Ia menekankan perlunya langkah penyelamatan sejak dini untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas harga dan kepercayaan masyarakat.

“Memang perlu dilakukan penyelamatan di waktu yang tepat. Kemarin sempat ramai soal beras dicampur atau dioplos. Ini harus diantisipasi agar tidak kembali terjadi dalam waktu dekat,” kata Berdian.

Namun demikian, Berdian menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan secara langsung praktik pengoplosan beras di gudang maupun distribusi Bulog Pematangsiantar. Ia menyebut, kewenangan penindakan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.

“Kami di daerah ini sifatnya memantau. Untuk penindakan itu kewenangan pusat. Tidak mungkin kami bertindak di luar kewenangan,” tegasnya.

Menurut Berdian, Bulog daerah berperan sebagai garda pemantau di lapangan. Jika ditemukan indikasi mencurigakan, informasi tersebut akan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Ia mengakui, pengawasan menjadi tantangan tersendiri mengingat rantai distribusi beras yang panjang.

“Kami bisa melihat pola. Kalau terasa ini beras ‘aneh’ atau tidak sesuai standar, pasti bisa ditarik kesimpulan awal. Tapi proses hukum tetap harus dari pusat,” ujarnya.

Berdian juga menyinggung peran strategis beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dalam menjaga stabilitas harga. Ia mengingatkan, ketika distribusi SPHP sempat dihentikan, harga beras di pasaran melonjak tajam.

“Waktu SPHP ditutup, harga beras sempat gila-gilaan. Setelah dibuka lagi, harga mulai turun. Ini menunjukkan SPHP sangat menentukan,” jelasnya.

Di sisi lain, ia tidak menampik adanya potensi oknum pedagang atau distributor yang memanfaatkan selisih harga. Beras SPHP yang dijual dengan harga lebih murah dinilai rawan dicampur dengan beras premium demi keuntungan.

“Bisa saja ada oknum yang mencampur. SPHP harganya murah, lalu dicampur dengan beras yang lebih mahal. Tapi masyarakat itu pintar, pasti bisa merasakan kualitasnya,” sebut dia.

Menurut Berdian, konsumen memiliki peran penting sebagai pengawas alami. Jika kualitas beras menurun, pembeli cenderung tidak akan kembali membeli dari pedagang yang sama.

“Kalau berasnya tidak enak, orang tidak beli lagi. Pedagang juga paham itu. Mereka pasti jaga kualitas supaya pelanggan tidak lari,” lugasnya.

“Bulog Pematangsiantar berharap ke depan ada kesepakatan dan koordinasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah untuk menekan praktik pengoplosan beras. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga integritas distribusi pangan nasional,” tutupnya.