Kota Medan, iKoneksi.com – Suasana kampus Universitas Sumatera Utara (USU) memanas setelah sejumlah mahasiswa mendesak agar Rektor USU, Muryanto Amin, diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung Rektorat USU pada Senin (18/11/2024).
Salah seorang mahasiswa, Dika menilai Rektor USU telah mencoreng integritas akademik kampus dengan diduga ikut terlibat dalam mendukung salah satu bakal calon gubernur.
“Kami menolak segala bentuk intervensi politik praktis di lingkungan kampus. Rektor harus bersikap netral dan menjaga nama baik USU sebagai institusi pendidikan,” ujarnya
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU), Guslihan Dasatjiptamenyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan mengedepankan prinsip transparansi dan objektivitas.
“MWA akan memastikan semua laporan yang masuk terkait dugaan ini diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, kami juga perlu bukti konkret untuk menilai apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak,” ucap Guslihan.
Menurutnya, netralitas dalam politik adalah hal yang sangat penting bagi pimpinan universitas.
“Kampus harus menjadi zona netral, tidak boleh ada keberpihakan politik yang mencederai marwah akademik. Jika ada pelanggaran, tentu akan ada konsekuensi sesuai regulasi,” tegasnya.
Guslihan mengungkapkan dugaan penggunaan fasilitas universitas dalam Pilgub Sumut, seperti yang disampaikan mahasiswa, diketahui dari media sosial. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima bukti berupa dokumen tertulis atau foto.
“Dari media sosial ada yang melihat dan memberi tahu, sebenarnya dugaan itu terkait penggunaan fasilitas seperti yang disebutkan mahasiswa tadi. Tapi sampai sekarang belum ada bukti tertulis atau foto,” beber Guslihan
Ia juga mendengar kabar Rektor USU, Muryanto, diduga menjadi mentor debat dalam Pilgub Sumut. Meski demikian, Guslihan menegaskan pihaknya belum memiliki bukti terkait hal tersebut.
“Kita dengar, tapi kan kita tidak melihat langsung juga,” ungkapnya.
Guslihan memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan ini dengan memanggil Rektor USU. Namun, ia menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti tertulis yang mendukung tuduhan tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti, kami akan mengundang rektor. Hingga sekarang, kami belum punya bukti apapun, baik terhadap rektor, Wakil Rektor II, maupun Dekan FISIP,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut jabatan rektor jika terbukti bersalah.
“Urusan Pemilu itu bukan tugas kami, melainkan tugas Bawaslu atau Panwaslu. Jika ada pelanggaran, tentu harus berdasarkan bukti yang ada. Kalau tidak ada bukti, bagaimana kita bisa bertindak? Keputusan untuk mencabut jabatan itu juga bukan wewenang kami, melainkan kewenangan menteri,” urainya.
Guslihan memaparkan pihaknya masih belum memahami sepenuhnya sejauh mana dugaan ini berkembang.
“Kami tidak bisa menetapkan kesalahan rektor dalam hal Pemilu tanpa bukti yang jelas,” tukas Guslihan.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi USU untuk membuktikan komitmennya terhadap netralitas politik dan integritas akademik. Publik pun menanti langkah tegas dari MWA dalam menangani isu ini, guna memastikan kampus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas dari pengaruh politik. (04/iKoneksi.com)
Komentar