Dikky Anugerah Ungkap Target Ambisius SDGs Sumut 2026–2030

Kota Medan, iKoneksi.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2026–2030. Langkah ini menjadikan Sumut sebagai salah satu daerah pelopor dalam perencanaan pembangunan berbasis keberlanjutan di Indonesia.

Kegiatan konsultasi publik digelar di Medan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga lembaga internasional. Momentum ini sekaligus menandai keseriusan Sumut dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan.

Pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penyusunan dokumen tersebut.

Dikky Anugerah Beberkan Target Besar Pembangunan Sumut

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target makro yang dinilai ambisius.

“Pertumbuhan ekonomi Sumut ditargetkan mencapai 7,6 persen, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp115,3 juta. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,75 persen,” urainya.

Ia menegaskan SDGs kini menjadi kerangka utama pembangunan daerah, bukan lagi sekadar agenda tambahan.

Sistem Digital BRS Jadi Inovasi Baru

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Sumut juga meluncurkan Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital pertama di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan peran dunia usaha dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan mitra internasional menjadi fondasi utama pengembangan sistem ini. Hingga saat ini, ratusan pelaku usaha telah terdaftar dengan target ekspansi yang lebih luas ke depan,” ungkap Dikky.

Kolaborasi Global Perkuat Arah Pembangunan

Dikky Anugerah menegaskan bahwa keberhasilan SDGs tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi kuat lintas sektor. Kerja sama dengan lembaga internasional seperti JICA dan institusi lokal dinilai memperkuat kualitas perencanaan.

“Pendekatan evidence-based policy juga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan strategi ini, Sumut optimistis dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adaptif bagi daerah lain di Indonesia,” bebernya.