DPP GMNI Soroti Ancaman Geopolitik di Balik Tarif Dagang

Jakarta, iKoneksi.com — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) meminta Pemerintah Republik Indonesia mengkaji ulang rencana penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Amerika Serikat (AS). GMNI menilai kesepakatan tersebut berpotensi merugikan kepentingan strategis nasional, khususnya terkait akses Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia.

Perjanjian ART mencakup penghapusan tarif impor produk Amerika Serikat ke Indonesia hingga 99 persen, serta penurunan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Kesepakatan tersebut juga mencakup penghapusan hambatan non-tarif dan kerja sama di sektor digital.

Isu ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Jamieson Greer di Washington D.C., Senin (22/12/2025). Dalam pertemuan itu, AS berkomitmen memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri AS, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh.

Namun di sisi lain, Amerika Serikat disebut sangat berharap memperoleh akses terhadap mineral kritis Indonesia, antara lain nikel, tembaga, bauksit, dan logam tanah jarang (rare earth), yang memiliki peran strategis dalam industri global, khususnya teknologi dan energi baru terbarukan.

Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menilai pertukaran kepentingan dalam perjanjian tersebut tidak seimbang. Menurutnya, mineral kritis merupakan sumber daya terbatas yang seharusnya dikelola secara hati-hati untuk kepentingan jangka panjang pembangunan nasional.

“Akses mineral kritis yang diberikan pemerintah Indonesia dalam ART berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Mineral kritis sifatnya terbatas, berbeda dengan kopi, teh, dan sawit yang bisa ditanam kembali dan terus diproduksi,” tegas Andreas.

GMNI menyoroti potensi besar mineral kritis Indonesia dalam peta industri global. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel dunia, menjadikannya negara dengan cadangan nikel terbesar secara global. Posisi ini dinilai sebagai kekuatan geopolitik strategis yang semestinya dikelola secara berdikari.

“Tukar guling antara mineral kritis dengan komoditas seperti teh, kopi, dan sawit berisiko menciptakan ketimpangan jangka panjang, khususnya bagi pembangunan industri nasional berskala global,” lanjut Andreas.

GMNI menilai manfaat perjanjian ART lebih bersifat jangka pendek dan belum sebanding dengan nilai strategis sumber daya alam yang dipertaruhkan. Organisasi mahasiswa ini menekankan bahwa tata kelola mineral kritis yang baik berpotensi memberikan keuntungan ekonomi dan politik jauh lebih besar dibanding sekadar penurunan tarif perdagangan.

Selain itu, GMNI mengingatkan potensi terbukanya kembali pola lama relasi perdagangan Utara–Selatan, di mana negara berkembang berperan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara maju. Andreas menyebut pengalaman historis Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi pelajaran penting.

“Di tengah tekanan global, pemerintah wajib lebih waspada menjaga sumber daya alam. Kita tidak ingin pola lama terulang, di mana negara maju menguasai sumber daya strategis negara berkembang dengan dalih kerja sama dagang,” ujarnya.

GMNI juga mengaitkan rencana perjanjian ini dengan dinamika geopolitik global terkini, termasuk konflik internasional yang melibatkan negara-negara kaya sumber daya alam. Menurut GMNI, situasi tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan ekonomi strategisnya.

“Pemerintah harus berpikir lebih serius dalam menjalin kerja sama sumber daya alam dengan Amerika Serikat. Jika berisiko melemahkan kedaulatan ekonomi nasional, lebih baik kesepakatan resiprokal ini ditinjau ulang, bahkan dibatalkan,” pungkas Andreas.