DPRD Kota Malang Desak Pemprov Jatim Tuntaskan Proyek Drainase Suhat Kota Malang

Kota Malang, iKoneksi.com – Proyek drainase di Jalan Soekarno–Hatta (Suhat), Kota Malang, yang semula diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir, kini justru menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat. Deretan toko di sepanjang jalan strategis itu mengalami penurunan omzet akibat akses jalan yang terganggu. Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera menuntaskan proyek tersebut.

Menurut Rendra, proyek drainase yang membentang di kawasan Suhat merupakan kewenangan Pemprov Jatim, bukan proyek pemerintah kota. Karena itu, ia menilai sudah seharusnya pemerintah provinsi bergerak cepat agar pekerjaan tidak berlarut-larut dan menambah beban sosial ekonomi masyarakat sekitar.

“Drainase Suhat ini merupakan proyek provinsi, jadi saya berharap proyek tersebut bisa segera diselesaikan agar tidak mengganggu beberapa toko di sekitarnya,” ujar Rendra saat ditemui iKoneksi.com pada Kamis (30/10/2025).

Dampak Sosial dan Ekonomi Mulai Terasa

Kawasan Suhat merupakan salah satu urat nadi ekonomi Kota Malang. Di sepanjang jalur ini, terdapat ratusan toko, kafe, restoran, serta usaha kecil yang menggantungkan hidup dari arus lalu lintas mahasiswa dan wisatawan. Sejak proyek drainase dimulai, sebagian besar pelaku usaha di kawasan itu mengeluh karena akses menuju toko menjadi sempit dan becek, terutama saat hujan turun.

Situasi tersebut diperparah oleh lamanya proses pengerjaan di beberapa titik. Banyak pelanggan yang akhirnya enggan datang karena terhambat tumpukan material dan pembatas proyek. Akibatnya, omzet usaha di kawasan Suhat menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir.

Rendra pun menyoroti dampak ini sebagai peringatan serius bagi Pemprov Jatim agar tak menganggap enteng penyelesaian proyek infrastruktur di wilayah perkotaan.

“Proyek publik tidak boleh mengabaikan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Kalau terlalu lama dibiarkan, ini bisa mematikan roda usaha di sekitar lokasi,” tegasnya.

Usul Lembur untuk Percepatan Pengerjaan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan agar kontraktor pelaksana proyek melakukan lembur kerja atau strategi percepatan teknis lainnya tanpa mengorbankan kualitas. Menurutnya, waktu adalah faktor krusial dalam proyek yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat seperti ini.

“Kalau bisa lembur satu sampai dua bulan supaya lebih cepat, itu mungkin lebih baik. Asalkan kualitasnya tetap terjaga,” ujar Rendra.

Ia menambahkan langkah percepatan bisa dilakukan dengan mengoptimalkan tenaga kerja dan memastikan material proyek sudah siap sepenuhnya. Dengan begitu, proses penutupan saluran dan pengaspalan ulang bisa segera dimulai.

Proyek Tinggal Tahap Akhir, Tapi Butuh Kepastian

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Rendra menilai bahwa pengerjaan drainase sebenarnya sudah hampir rampung. Pekerjaan besar seperti pemasangan struktur beton atau big box culvert sudah selesai dilakukan. Yang tersisa hanyalah tahapan akhir berupa penutupan lubang dan pengaspalan jalan.

“Berdasarkan penjelasan, big box culvert itu tinggal plek-plek-plek ditutup dan diaspal lagi. Harapannya dari pihak provinsi, PUPR, pekerjaan drainase Suhat segera diselesaikan,” tutur Rendra.

Namun, ia menegaskan bahwa tanpa percepatan konkret dari Pemprov Jatim, kondisi jalan yang belum sepenuhnya normal bisa terus menghambat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Karena itu, DPRD Kota Malang akan terus memantau dan berkoordinasi agar proyek drainase Suhat tidak lagi molor.

Masyarakat Menanti Akhir Pekerjaan

Rendra membeberkan bagi warga dan pelaku usaha di sekitar Jalan Soekarno–Hatta, penyelesaian proyek drainase ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga soal kehidupan sehari-hari. Jalan yang kembali mulus akan memulihkan arus kendaraan, mendatangkan pelanggan, dan menghidupkan kembali denyut ekonomi yang sempat terhambat.

Rendra berharap pemerintah provinsi bisa menjadikan suara masyarakat sebagai prioritas utama.

“Warga sudah sabar menunggu. Sekarang tinggal komitmen dari pihak provinsi untuk segera menuntaskan,” pungkasnya.