Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemkot Tanggap Wabah DBD

Kota Malang, iKoneksi.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menyoroti secara serius peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kian mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, lonjakan jumlah penderita DBD dinilai sebagai sinyal darurat yang membutuhkan langkah cepat, terukur, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Tren DBD Meningkat, Wabah Mengintai Kota Malang

Data yang dirilis Dinas Kesehatan Kota Malang menunjukkan bahwa hingga Mei 2025, sudah terdapat 389 kasus DBD dengan tiga di antaranya berujung kematian. Angka ini mengulang lonjakan tinggi yang juga tercatat pada tahun 2024 lalu, yakni 777 kasus dengan empat korban meninggal dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini belum bisa dikendalikan secara optimal di Kota Malang.

Melihat tren tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Pemkot Malang tidak tinggal diam. Mereka meminta Pemkot, khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes), bergerak cepat dalam melakukan upaya mitigasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sistematis dan preventif.

DPRD Tekankan Pentingnya Edukasi dan Mitigasi Dini

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, menegaskan mitigasi dini menjadi langkah krusial dalam menghadapi ancaman wabah ini. Menurutnya, upaya pengendalian tidak cukup hanya melalui tindakan medis setelah kasus muncul, melainkan juga melalui pemberdayaan masyarakat lewat edukasi yang masif.

“Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini ke dokter penting dilakukan sebelum infeksi semakin parah. Orang kalau tidak sadar itu selalu meremehkan, mereka harus tahu risikonya dan bagaimana mencegahnya,” kata Eko, Senin (12/5/2025).

Ia juga menambahkan pemahaman masyarakat tentang bahaya DBD masih minim, padahal penyakit ini bisa berujung fatal jika tidak ditangani sejak awal.

Fogging dan Pemantauan Wilayah Harus Dimaksimalkan

Selain edukasi, Eko juga mendorong agar fogging atau pengasapan nyamuk segera digencarkan, terutama di wilayah-wilayah yang sudah terkonfirmasi adanya kasus DBD. Terlebih saat ini memasuki musim penghujan, yang membuat populasi nyamuk Aedes aegypti semakin berkembang pesat.

“Kalau di satu RT ada 10 warga yang terindikasi DBD, maka harus segera dilakukan fogging. Ini harus jadi respon cepat dari pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar perangkat RT/RW dilibatkan aktif dalam memantau lingkungan masing-masing. Mereka bisa menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi ke Dinkes sekaligus memastikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) berjalan efektif di lingkup terkecil masyarakat.

Pemerintah Perlu Program Terpadu dan Berkelanjutan

Eko mengungkapkan Fraksi PDI Perjuangan menilai, pengendalian DBD tak bisa dilakukan secara sporadis. Dibutuhkan program terpadu yang tidak hanya mengandalkan fogging saat kasus muncul, tetapi juga pengawasan jangka panjang terhadap potensi berkembang biaknya nyamuk.

“Program 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur barang bekas) harus digencarkan kembali dengan pendekatan modern dan inovatif. Apalagi saat ini banyak kawasan padat penduduk di Kota Malang yang rentan menjadi titik penyebaran DBD karena buruknya sanitasi dan lingkungan tidak terawat,” tegas Eko.

Ajakan Fraksi: Bergerak Bersama Lawan DBD

Eko mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari sekolah, tempat ibadah, komunitas pemuda, hingga pelaku usaha, untuk berkolaborasi menghadang penyebaran virus ini. Ia percaya, keberhasilan melawan DBD tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga terletak pada partisipasi aktif warga kota.

“Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Jika semua pihak sadar dan bergerak, DBD bisa kita tekan bersama,” lugasnya.

“Penekanan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjadi sinyal penting bagi Pemkot Malang untuk tidak abai terhadap ancaman kesehatan masyarakat. Langkah-langkah konkret harus segera dilakukan agar Kota Malang tidak terjerumus ke dalam status darurat DBD seperti yang pernah terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia,” tukas Eko. (04/iKoneksi.com)