GMNI Gelar “Pesta Rakyat” di Depan Istana, Bawa 9 Tuntutan Peringati HUT ke-81 RI

Jakarta, iKoneksi.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Uniknya, aksi menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu dikemas dengan konsep “Pesta Rakyat”.

Perwakilan GMNI Jakarta Barat, Herdiansyah, mengatakan aksi dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Sekitar 100 mahasiswa diperkirakan ikut dalam aksi tersebut. Menurut Herdiansyah, konsep aksi dibuat berbeda dari demonstrasi mahasiswa pada umumnya. Massa akan menggelar sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan, seperti tarik tambang, balap karung, hingga lomba yang menyindir situasi sosial dan politik.

“Untuk lomba pada saat aksi ada tarik tambang, balap karung, lomba lari dikejar aparat, lomba langkah tertutup,” ujar Herdiansyah.

Herdiansyah membeberkan di balik kemasan pesta rakyat tersebut, GMNI tetap membawa sejumlah tuntutan yang menyasar persoalan ekonomi, sosial, politik, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga agraria. Herdiansyah menegaskan, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai status formal sebuah negara. Menurutnya, kemerdekaan harus dirasakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan hak warga negara.

“Kemerdekaan harus hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat melalui pekerjaan yang layak, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang dapat diakses, kebebasan berpendapat, perlindungan atas hak atas tanah, serta penyelenggaraan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat,” sebut dia.

GMNI membawa sembilan tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memprioritaskan anggaran negara untuk pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia, terutama di wilayah 3T.

“Kedua, GMNI mendesak penghentian KDMP maupun KKMP apabila pelaksanaannya menggunakan atau berpotensi membebani anggaran yang semestinya digunakan sebagai bantalan krisis dan perlindungan rakyat,” sebutnya.

Ketiga, mahasiswa meminta aparatur TNI dan Polri ditarik dari ruang-ruang sipil sebagai bentuk penegakan supremasi sipil serta penolakan terhadap sekuritisasi pembangunan dan penanganan aspirasi masyarakat.

“Keempat, pemerintah didesak memastikan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek daring sebesar 8 persen serta menjamin hak buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup yang layak,” ucap dia.

Kelima, GMNI menuntut pemenuhan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, tunjangan hari raya, upah layak, serta kepastian status kerja bagi buruh, pekerja harian lepas, peserta magang, dan pekerja sektor platform digital.

“Keenam, mahasiswa mendesak penghentian kriminalisasi dan praktik ketidakadilan dalam sengketa agraria antara rakyat dan korporasi serta penegakan hukum yang melindungi hak atas tanah dan keselamatan masyarakat,” lugasnya.

Ketujuh, GMNI meminta penghentian kriminalisasi terhadap warga, aktivis, mahasiswa, petani, buruh, dan pihak lain yang menyampaikan aspirasi secara damai.

“Kedelapan, mahasiswa mendesak pembebasan tahanan politik serta jaminan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan menyampaikan kritik dalam ruang demokrasi. Kesembilan, GMNI menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas, pemulihan dan pembangunan sarana sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia,” beber dia.

Herdiansyah memastikan aksi tersebut akan dilakukan secara damai dan tertib. GMNI juga meminta perwakilan Istana Negara hadir untuk membuka ruang dialog dengan massa aksi.

“Kami menegaskan aksi yang akan dilakukan berorientasi pada penyampaian aspirasi secara damai, tertib, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada hak konstitusional warga negara,” lugas dia.

“Dengan membawa semangat perayaan kemerdekaan sekaligus kritik terhadap berbagai persoalan nasional, GMNI menjadikan aksi tersebut sebagai ruang untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan bagi masyarakat 81 tahun setelah Indonesia merdeka,” tandas dia.