Hadir di Tengah Warga, Amira Dengar Langsung Aspirasi

Kota Batu, iKoneksi.com – Wujud nyata pelaksanaan fungsi wakil rakyat kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kota Batu, Amira Ghaida Dayanara, dengan menggelar dialog bersama masyarakat di Dusun Tegalsari, Desa Sumbergondo, Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara legislator dan warga untuk menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat dusun.

Perwakilan warga Dusun Tegalsari, Didik Sukaidi, mengapresiasi kehadiran mbak Amira dikarenakan konsisten mengunjungi dusun tersebut setelah terpilih sebagai anggota DPRD serta sesuai dengan komitmen awal. Ia berharap aspirasi yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti melalui program nyata.

“Ini pertama kalinya Mbak Amira datang ke Dusun Tegalsari setelah terpilih. Kami berharap program-program yang diaspirasikan hari ini bisa terealisasi. Terima kasih atas langkah dan perhatian selama menjadi anggota DPRD, semoga bermanfaat bagi kami semua,” ujar Didik.

Amira menyampaikan terima kasih kepada warga yang meluangkan waktu hadir di tengah kesibukan masing-masing. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi agenda formal, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

“Kontestasi politik memang sudah selesai, tapi suasananya masih terasa sampai sekarang. Saya tidak mungkin menang sendirian tanpa bantuan masyarakat. Dalam kontestasi kemarin saya menang, tapi di sisi lain juga kalah, karena politik selalu menyisakan pelajaran,” kata Amira.

Ia menjelaskan pada periode 2024–2029, dirinya bertugas di Komisi C DPRD Kota Batu yang membidangi pembangunan sekaligus berada di Badan Anggaran. Menurutnya, posisi ini jauh lebih menantang karena menuntut ketelitian agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Kalau 2019–2024 saya di Komisi A, sekarang bebannya lebih berat. Di bidang anggaran, kita harus berpikir keras supaya uang daerah benar-benar berguna,” tegasnya.

Amira juga mengungkapkan bahwa Kota Batu tengah menghadapi ujian berat akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp 200 miliar. Pemangkasan tersebut berdampak signifikan terhadap ruang fiskal daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program-program masyarakat.

“Anggaran ini besar sekali dan seharusnya bisa berdampak langsung ke masyarakat. Tapi kebijakan pusat mau tidak mau harus kita jalankan, termasuk program seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Anggaran desa juga ikut terdampak,” jelasnya.

Meski demikian, Amira menegaskan kehadirannya di Tegalsari bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memperjuangkan aspirasi warga agar bisa direalisasikan secara bertahap dan sesuai aturan. Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari pendidikan, keagamaan, lingkungan, hingga infrastruktur. Salah satunya terkait penggantian permainan taman kanak-kanak yang awalnya diusulkan senilai Rp 25 juta. Setelah ditinjau, Amira menilai anggaran tersebut terlalu besar dan akan dievaluasi ulang karena penyalurannya melalui Dinas Pendidikan.

“Usulan pengadaan tempat sampah juga dibahas. Dari 100 unit yang diajukan, realisasi baru sekitar 50 persen karena spesifikasi dari dinas lebih tinggi dibandingkan usulan awal warga. Selain itu, warga juga mengusulkan pemasangan PJU (penerangan jalan lingkungan) di 12 titik serta pembangunan tandon air, dengan harapan bisa direalisasikan pada 2026,” papar Amira.

Terkait persoalan sampah, Amira menekankan penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan motor sampah (tossa). Pemerintah daerah melalui DLH tengah merencanakan pembangunan TPS 3R, sehingga usulan pengadaan tossa akan disesuaikan kembali.
Mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Amira menegaskan program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. DPRD daerah hanya membantu mengawal dan memastikan proses administrasi berjalan baik. Ia juga menegaskan tidak pernah memilih-milih penerima bantuan, seluruh usulan diproses sesuai mekanisme.

Untuk program bedah rumah, Amira mengingatkan agar bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan. Ia mencontohkan kasus di wilayah lain, di mana rumah layak justru diajukan bedah rumah untuk diperindah.

“Kalau rumahnya sudah bagus dan minta ditingkat atau dipasang keramik, itu tidak bisa,” tekan Amira.

Amira juga menanggapi aspirasi kelompok tani terkait bantuan bibit yang baru pertama kali ia dengar dan akan dicoba dikomunikasikan lebih lanjut.

Salah satu warga sekaligus takmir Masjid Jami Darussalam, Lastari, menyampaikan terima kasih atas terealisasinya aspirasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, meski nilai bantuan yang cair hanya Rp50 juta dari rencana awal Rp100 juta.

“Selain itu, warga juga menyuarakan pembatasan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart karena dinilai berdampak pada pendapatan UMKM kecil. Isu lingkungan hidup turut disorot, khususnya pengelolaan hutan yang dikhawatirkan memicu bencana banjir seperti yang terjadi di Sumatra,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Amira menyatakan sepakat perlunya pembatasan minimarket demi melindungi UMKM, namun tetap mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan. Terkait lingkungan, ia mendukung penataan ulang bangunan tak berizin, terutama yang berada di sekitar aliran air, termasuk sungai mati yang rawan bencana. Menutup kegiatan, Amira menegaskan komitmennya untuk menjaga amanah rakyat.

“Sejak 2019 saya memegang prinsip ojok nyuruh motor mogok. Amanah ini tidak akan saya sia-siakan. Semua bantuan harus sesuai aturan, termasuk memiliki badan hukum,” pungkasnya