Imbas Pengerjaan Proyek Sering Molor, Fraksi PKS Kota Batu Sentil Kontraktor

Kota Batu, iKoneksi.com — Keterlambatan sejumlah proyek pembangunan di Kota Batu mendapat sorotan dari DPRD. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu Saifudin menilai pemerintah perlu lebih profesional dalam memilih pihak ketiga atau kontraktor agar proyek tidak kembali molor.

Menurut Saifudin, beberapa proyek pembangunan yang seharusnya selesai pada akhir 2025 justru masih berlangsung hingga awal 2026. Salah satunya adalah proyek pedestrian yang hingga kini belum sepenuhnya rampung.

“Harapannya pemerintah lebih profesional dalam memilih pihak ketiganya. Jangan sampai proyek molor seperti ini,” tutur Saifudin.

Ia menilai persoalan keterlambatan proyek sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal, terutama melalui proses seleksi kontraktor yang lebih ketat.

Minim Pekerja di Proyek

Saifudin juga menyoroti kondisi di lapangan yang menurutnya tidak sebanding antara nilai proyek dan jumlah tenaga kerja. Ia menyebut terdapat proyek bernilai miliaran rupiah namun hanya dikerjakan oleh sedikit pekerja.

“Pekerjaannya besar, nilainya miliaran, tapi yang bekerja hanya beberapa orang. Itu yang membuat proyek jadi molor,” ujarnya.

Dia menyebutkan, apabila jumlah tenaga kerja memadai, proyek tersebut seharusnya dapat diselesaikan sesuai target.

Kontraktor Harus Siap Mekanisme Pemerintah

Saifudin menegaskan dalam proyek pemerintah sebenarnya sudah terdapat mekanisme pembayaran yang jelas dan bertahap. Dengan sistem tersebut, kontraktor seharusnya sudah memahami alur kerja serta kesiapan pendanaan sebelum mengikuti proyek.

“Pemerintah kan ada mekanismenya, pembayaran bertahap. Jadi pihak ketiga harus siap dengan mekanisme itu,” tekan alumnus UB itu.

Jika kontraktor tidak siap dengan sistem tersebut, ia menilai pemerintah seharusnya memilih vendor lain yang lebih siap.

Jangan Bertumpu pada Satu Kontraktor

Selain itu, Saifudin juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada satu atau dua kontraktor untuk menangani berbagai proyek pembangunan. Ia mengungkapkan, ketika jumlah proyek besar namun hanya ditangani oleh sedikit vendor, risiko keterlambatan menjadi semakin tinggi.

“Kalau pembangunan besar di banyak tempat, sebaiknya tidak hanya satu atau dua kontraktor saja,” lugas dia.

Ia menilai distribusi proyek kepada beberapa kontraktor yang kompeten dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus menjaga kualitas pekerjaan.

DPRD Siap Lakukan Pengawasan

Sebagai lembaga legislatif, Saifudin menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan di daerah. Jika keterlambatan proyek masih terjadi hingga waktu yang lebih lama, ia membuka kemungkinan untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRD serta komisi terkait.

“Kalau sampai Februari masih belum selesai, nanti kita sampaikan ke teman-teman di DPRD untuk menjadi evaluasi,” papar dia.

Menurut Saifudin, keterlambatan proyek pembangunan tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya sudah bisa menikmati fasilitas tersebut.

“Yang dirugikan tentu masyarakat Kota Batu,” terangnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pemilihan kontraktor serta pengawasan pelaksanaan proyek agar pembangunan di Kota Batu ke depan dapat berjalan tepat waktu.