Jakarta, iKoneksi.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menghadirkan kebijakan besar yang mengubah wajah Sertifikasi Guru di Indonesia.
Abdul menjelaskan, setelah melalui diskusi panjang dan peninjauan terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, DPR RI akhirnya memberikan persetujuan baik dari segi anggaran maupun sistem yang baru.
“Kebijakan ini akan berdampak langsung pada tahapan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memberikan angin segar bagi para guru, terutama Non ASN, yang tunjangannya akan naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan,” kata Abdul.
Namun, bukan hanya masalah tunjangan yang menjadi fokus. Salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan baru ini adalah penambahan materi pelatihan dalam PPG. Ia mengungkapkan bahwa dua materi baru bimbingan konseling dan pendidikan nilai akan menjadi bagian dari pelatihan untuk para guru.
“Kedua materi ini belum pernah diajarkan dalam PPG sebelumnya, bahkan sejak pertama kali program ini diluncurkan. Penambahan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital yang terus berkembang,” jelas Abdul.
Perubahan lain yang tak kalah menarik adalah keputusan untuk mengubah format pelaksanaan PPG. Setelah melalui berbagai evaluasi, Abdul memutuskan bahwa pelatihan PPG tidak lagi dilakukan secara daring, melainkan akan diterapkan secara offline.
“Pelatihan offline memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan pelatihan online,” ujar Abdul.
Dalam pelatihan offline, ia menyebutkan para guru akan dapat berinteraksi langsung satu sama lain, membangun jaringan profesional, serta saling bertukar ilmu dan pengalaman dalam suasana yang lebih mendalam dan manusiawi.
“Bagi banyak kalangan, keputusan ini tentu menjadi terobosan yang dinantikan, mengingat PPG yang selama ini dilakukan secara online dinilai kurang efektif dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antar guru. Program pelatihan tatap muka ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan kualitas pengajaran di seluruh Indonesia,” terang Abdul.
Perubahan besar ini rencananya akan diberlakukan mulai tahun 2025. Dengan model baru ini, diharapkan dapat terwujud guru yang lebih berkualitas dan profesional, siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan.
“Para guru pun tidak hanya akan mendapatkan pelatihan yang lebih relevan dan mendalam, tetapi juga akan menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Akankah kebijakan ini benar-benar membawa perubahan signifikan bagi dunia pendidikan di Indonesia? Waktu yang akan menjawab,” tutup Abdul. (04/iKoneksi.com)
Komentar