Ketua DPRD Malang Sidak Sekolah Rakyat, Ini Temuannya

Kota Malang, iKoneksi.com – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi Sekolah Rakyat (SR) di Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kunjungan tersebut dilakukan pada Sabtu (30/8/2025) setelah pihaknya menghimpun sejumlah laporan terkait permasalahan yang dialami sekolah alternatif bagi masyarakat kecil tersebut.

Amithya menegaskan, peninjauan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab legislatif untuk memastikan kualitas pendidikan di Kota Malang merata. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI agar segera ditangani.

“Kami (DPRD) menghimpun banyak data masalah. Makanya saya sampaikan ke Kemensos dulu sebelum sidak,” kata Amithya kepada iKoneksi.com.

Sekolah Rakyat Mulai Aktif, Tapi Banyak Masalah

Sekolah Rakyat di Tlogowaru merupakan bagian dari program pendidikan alternatif yang dirancang untuk menampung anak-anak kurang mampu agar tetap mendapatkan hak belajar. Meski saat ini SR tingkat menengah pertama sudah aktif, Amithya menemukan masih banyak masalah yang belum terselesaikan.

Menurutnya, ada dua persoalan utama yang mendesak yaitu minimnya fasilitas pembelajaran dan kendala dalam hal personalia.

Minimnya Fasilitas Pembelajaran

Masalah pertama yang disorot Amithya adalah kurangnya fasilitas penting bagi proses belajar-mengajar. Ia menyebut, kebutuhan mendasar seperti laptop, mainan edukatif, hingga buku bacaan masih belum terpenuhi.

“Fasilitas ini jelas sangat penting untuk menunjang pembelajaran anak-anak di Sekolah Rakyat. Namun informasi yang kami terima, pengadaan sarana ini masih dalam proses di Kemensos,” jelasnya.

Kondisi tersebut dikhawatirkan Amithya bisa menghambat efektivitas pembelajaran. Tanpa sarana yang memadai, semangat anak-anak untuk belajar bisa terhambat, padahal tujuan utama SR adalah memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang tidak mampu bersekolah di jalur formal.

Kendala Personalia Belum Terselesaikan

Selain fasilitas, Amithya juga menyoroti persoalan tenaga pengajar dan personalia di SR. Ia mengungkapkan bahwa banyak personel yang sudah ditempatkan, namun belum bisa bekerja optimal. Penyebabnya adalah Surat Keputusan (SK) penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap kedua yang belum juga rampung.

“Masih banyak sekali personel yang ditempatkan, tapi belum bisa kerja karena SK belum keluar,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Keterlambatan ini diungkapkan Amithya berdampak langsung pada aktivitas belajar-mengajar. Dengan jumlah tenaga pengajar terbatas, anak-anak di SR tidak bisa mendapatkan perhatian yang proporsional dalam proses pendidikan.

Langkah DPRD: Dorong Pemerintah Pusat Lebih Responsif

Permasalahan ini tidak dibiarkan berlarut. Sebelum melakukan sidak, Amithya sudah menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Sosial agar penanganannya bisa lebih cepat. Langkah itu dinilai penting mengingat SR adalah program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan sosial dan masa depan generasi muda.

“Kami (DPRD Kota Malang, red) berharap agar Kemensos segera merespons dengan mempercepat pengadaan fasilitas pendidikan dan memperjelas status tenaga pengajar melalui penerbitan SK P3K,” jelasnya.

Pendidikan Rakyat, Tanggung Jawab Bersama

Amithya menekankan pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah formal, melainkan juga soal keadilan akses. Keberadaan Sekolah Rakyat di Tlogowaru adalah bukti bahwa masih banyak anak-anak yang memerlukan dukungan agar tidak tertinggal dari teman-temannya yang lebih beruntung.

“SR adalah wujud nyata bahwa pendidikan harus bisa diakses semua lapisan masyarakat. Masalah-masalah yang ada ini harus segera dibereskan supaya tujuan besarnya tercapai,” serunya.

Kunjungan Ketua DPRD Kota Malang ini membuka mata bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam dunia pendidikan alternatif. Fasilitas yang minim dan kendala personalia menunjukkan perlunya kerja cepat dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat.

“Apabila masalah ini segera diselesaikan, Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi tempat belajar biasa, tetapi juga simbol perjuangan untuk menghadirkan keadilan pendidikan di Kota Malang,” tukas Amithya. (04/iKoneksi.com)