Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto Memanas di PDIP

Jakarta, iKoneksi.com – Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto, resmi ditetapkan pemerintah. Namun, alih-alih meredam perdebatan sejarah terkait warisan Orde Baru, keputusan itu justru memantik polemik baru, terutama di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perbincangan makin panas setelah beredar tangkapan layar percakapan yang diklaim berasal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang diduga berisi instruksi untuk menggalang opini penolakan terhadap gelar tersebut.

Tangkapan layar itu menyebut agar kader tidak mudah menyetujui pemberian gelar pahlawan kepada tokoh dengan rekam jejak kontroversial, serta mendorong pihak eksternal menolak keputusan pemerintah. Namun, keaslian pesan itu langsung dipertanyakan dan memicu gelombang klarifikasi dari beberapa elite PDIP.

Arah Pesan Misterius: Siapa Penyebarnya?

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, enggan mengomentari secara rinci terkait keaslian pesan tersebut. Ketika ditanya wartawan, Andreas hanya meminta agar pertanyaan soal pesan yang beredar ditujukan langsung kepada Hasto.

“Itu tanya langsung ke Pak Hasto,” kata Andreas singkat kepada iKoneksi.com, Senin (10/11/2025).

Upaya iKoneksi.com untuk menghubungi Hasto melalui nomor telepon pribadinya tidak mendapatkan respons. Keheningan ini justru semakin menyuburkan spekulasi mengenai dinamika internal PDIP terkait sikap resmi partai terhadap gelar pahlawan yang diberikan pemerintah kepada Soeharto.

Meski demikian, Andreas menegaskan kritiknya terhadap pemberian gelar tersebut bukan berdasar instruksi apa pun, melainkan sebagai bagian dari tugasnya sebagai anggota DPR yang membidangi isu hak asasi manusia.

“Saya menyampaikan pandangan sebagai politisi atau wakil rakyat di DPR RI yang membidangi HAM,” jelasnya.

Guntur Romli: Menolak Soeharto Itu DNA PDIP

Sikap paling keras datang dari politikus PDIP Mohammad Guntur Romli. Ia menilai penolakan terhadap Soeharto tidak memerlukan arahan khusus dari elite partai.

“Penolakan terhadap Soeharto itu DNA kader-kader PDI Perjuangan. DNA kami melawan kezaliman, pembantaian manusia, KKN, dan membela rakyat kecil. Tidak perlu nunggu instruksi,” tegas Guntur, Selasa (11/11/205).

Lebih jauh, Guntur menegaskan bahwa tangkapan layar yang beredar adalah palsu. Menurutnya, siapa pun bisa membuat pesan seolah-olah berasal dari Hasto untuk menciptakan kegaduhan politik dan menyerang PDIP.

“Itu palsu. Hanya untuk mengambinghitamkan Sekjen kami,” ujarnya.

Dengan pernyataan itu, Guntur berusaha menepis rumor bahwa penolakan PDIP terhadap gelar pahlawan ini merupakan gerakan terkoordinasi dari pucuk pimpinan partai. Ia menegaskan penolakannya murni karena rekam jejak sejarah Soeharto yang bertentangan dengan perjuangan reformasi dan nilai HAM yang diperjuangkan PDIP.

“Pengkhianatan Reformasi 1998”: Kritik Menguat di PDIP

Dalam penjelasan lebih lanjut, Guntur Romli menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Reformasi 1998 gerakan yang secara langsung menggulingkan Soeharto dari tampuk kekuasaan setelah 32 tahun berkuasa.

“Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi korban kekerasan di era Orde Baru, kini ditempatkan setara dengan pelaku?” serunya.

Guntur menekankan alih-alih memberikan penghargaan, pemerintah seharusnya menagih ganti rugi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyusul kasus-kasus kerugian negara yang terkait dengan Soeharto dan keluarganya.

“Negara harusnya menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan, bukan malah memberikan gelar pahlawan,” sebutnya.

Pernyataan ini mempertegas sikap sebagian kader PDIP yang merasa bahwa langkah pemerintah justru membalikkan semangat reformasi dan mereduksi jejak kelam pelanggaran HAM serta praktik KKN yang menyelimuti era Orde Baru.

Dinamika Politik: Antara Rekonsiliasi dan Luka Kolektif Bangsa

Di sisi lain, pemerintah menilai Soeharto memenuhi syarat administratif sebagai penerima gelar pahlawan nasional, sebuah penilaian yang sebelumnya juga disampaikan sejumlah tokoh yang mendukung langkah tersebut. Namun, penetapan gelar ini kembali membuka luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih di masyarakat.

Di internal PDIP, isu ini berpotensi memunculkan friksi baru: antara kelompok yang melihat keputusan ini sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional, dan kelompok yang menilai langkah pemerintah bertentangan dengan nilai historis perjuangan partai.

“Polemik ini diperkirakan tidak berhenti di elite semata. Respons publik, terutama generasi reformasi dan keluarga korban pelanggaran HAM, dipandang akan terus mempengaruhi dinamika politik menjelang siklus politik nasional berikutnya,” tutupnya.