Megawati Pertanyakan Urgensi Kereta Cepat, Hasto Beberkan Alasannya

Kota Blitar, iKoneksi.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pandangan menarik dari Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurut Hasto, sejak awal Megawati telah mempertanyakan urgensi proyek tersebut dan menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil.

Hasto menyampaikan hal ini usai melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Minggu (2/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bagaimana Megawati menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata pada simbol kemajuan teknologi.

“Ketika kami melaporkan perkembangan proyek itu kepada Ibu Megawati, beliau berulang kali menanyakan, apakah rakyat benar-benar membutuhkan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto.

Megawati: Pembangunan Harus Sentuh Rakyat

Menurut Hasto, Megawati berpandangan bahwa proyek-proyek strategis nasional semestinya diarahkan pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat luas, seperti pendidikan, pertanian, dan penyediaan infrastruktur dasar. Ia menegaskan bahwa kebutuhan petani terhadap bendungan dan ketersediaan pupuk saat masa tanam jauh lebih mendesak dibanding proyek transportasi berbiaya triliunan rupiah.

“Bukankah kebutuhan rakyat untuk pendidikan, bendungan bagi petani, dan pupuk di masa tanam itu jauh lebih penting? Itu semua berhubungan dengan peningkatan daya saing bangsa kita,” ujar Hasto menirukan pandangan Megawati.

Hasto juga menyinggung dinamika kebijakan pemerintah yang sempat berubah dalam proyek tersebut. Menurutnya, ada ketidakkonsistenan dalam kebijakan pendanaan proyek yang awalnya diklaim tanpa jaminan negara, namun belakangan justru ada keterlibatan jaminan pemerintah.

Alternatif Megawati: Double Track Lebih Bermanfaat

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa Megawati pernah mengusulkan alternatif pembangunan jalur ganda (double track) kereta api ketimbang proyek kereta cepat. Menurutnya, pembangunan jalur ganda akan memberikan dampak lebih luas terhadap konektivitas antarwilayah dan pemerataan transportasi publik di Indonesia.

“Daripada membangun kereta cepat, Ibu Mega mengusulkan agar pemerintah fokus membangun jalur ganda kereta api. Di Sumatera misalnya, transportasi publik masih sangat terbatas dan memerlukan terobosan nyata,” tutur Hasto.

Ia menambahkan, penguasaan teknologi transportasi seperti kereta cepat memang penting, tetapi harus melibatkan peran besar anak bangsa agar proses pembangunan bisa menjadi sarana pembelajaran teknologi, bukan sekadar proyek impor.

“Proses penguasaan teknologi akan lebih bermakna jika dikerjakan oleh anak bangsa sendiri,” tegasnya.

PDIP Sudah Tiga Kali Beri Masukan ke Jokowi

Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP telah tiga kali memberikan masukan resmi kepada pemerintah terkait paradigma pembangunan transportasi publik, termasuk soal proyek kereta cepat. Dalam setiap masukan tersebut, PDIP menekankan pentingnya memperhatikan kondisi geologis wilayah Bandung serta kemampuan ekonomi rakyat terhadap dampak proyek tersebut.

“Paradigma transportasi publik yang berpihak kepada kepentingan rakyat harus lebih dikedepankan. Tapi, ketika Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan, tentu itu menjadi kewenangan beliau. Kami sebagai partai sudah menyampaikan pandangan kami secara konstruktif,” ujar Hasto menegaskan.

Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan PDIP bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan teknologi, tetapi sebuah ajakan agar arah pembangunan nasional tetap berpijak pada kepentingan rakyat banyak.

Konteks Politik dan Pandangan Megawati

Pernyataan Hasto ini menambah warna baru dalam wacana publik soal efektivitas proyek Kereta Cepat Whoosh, yang sejak awal menuai perdebatan. Di satu sisi, proyek tersebut digadang-gadang menjadi simbol kemajuan transportasi modern Indonesia. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan soal manfaat riilnya terhadap pemerataan ekonomi rakyat.

Megawati, melalui pandangan yang disampaikan Hasto, tampak konsisten dengan prinsip politik kerakyatan yang selama ini menjadi jati diri PDIP. Ia menilai, pembangunan seharusnya tidak terjebak dalam euforia proyek-proyek besar yang berorientasi citra, melainkan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan pertanian.

“Dengan pandangan itu, Megawati kembali menegaskan peran partai sebagai penyeimbang pemerintah bukan sekadar pendukung kebijakan, melainkan juga pengingat agar setiap langkah pembangunan nasional tidak melupakan siapa yang seharusnya paling diuntungkan: rakyat,” tutup Hasto.