Membaca Ulang Geopolitik Ekonomi Era Prabowo

Penyerahan sertifikat untuk kedua pemateri

Malang – Gerakan Kiri Nusantara Sabtu (6/6/2026) menggelar diskusi publik bertajuk “Membaca Ulang Geopolitik Ekonomi Era Prabowo” yang menghadirkan dua narasumber, yakni Aji Dedi Mulawarman dan Andy Sayuti. Diskusi yang dihadiri mahasiswa, akademisi, dan aktivis tersebut menjadi ruang refleksi untuk memahami arah pembangunan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global dan perubahan geopolitik dunia.

Dalam sambutannya, Fadhir sebagai ketua pelaksana sekaligus presidium nasional Gerakan Kiri Nusantara menekankan pentingnya menjaga tradisi berpikir kritis di kalangan generasi muda. Menurutnya, mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa perlu memiliki kemampuan membaca persoalan ekonomi dan politik secara mendalam agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang berkembang di ruang publik.

“Anak muda harus terus menjaga ritme penalaran kritisnya. Kita adalah generasi yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang profesi,” ujarnya.

Geopolitik Global dan Dampaknya terhadap Indonesia

Andy Sayuti sedang memaparkan materi 

Narasumber pertama, Andy Sayuti, menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik internasional. Konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia, khususnya Timur Tengah dan Eropa Timur, memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, perang dan ketegangan global telah memengaruhi harga energi, biaya produksi, serta rantai pasok berbagai komoditas strategis. Dampak tersebut kemudian dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga menurunnya daya beli masyarakat.

Ia mencontohkan bagaimana konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu distribusi minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah, kata Andy, harus bekerja keras mempertahankan subsidi energi agar tekanan ekonomi tidak semakin membebani masyarakat.

Selain sektor energi, konflik Rusia dan Ukraina juga berdampak terhadap sektor peternakan dan pangan nasional. Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah bahan baku yang membuat harga pakan ternak dan berbagai komoditas rentan mengalami kenaikan ketika terjadi gangguan di pasar internasional.

“Perang yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia ternyata bisa memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita masih sangat rentan terhadap perubahan global,” jelasnya.

Ketergantungan Impor dan Tantangan Swasembada

Dalam pemaparannya, Andy juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Menurutnya, berbagai komoditas strategis seperti beras, kedelai, dan gandum masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kemampuan teknologi pertanian yang terus berkembang. Ia menilai banyak inovasi pertanian nasional belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Andy mengkritik praktik impor yang terus berulang dari masa ke masa. Menurutnya, ketergantungan tersebut membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperkuat sektor pertanian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Selama kita masih bergantung pada impor, maka ketahanan pangan nasional akan selalu berada dalam posisi rentan,” tegasnya.

Selain persoalan impor, ia juga menyoroti berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang semakin masif. Di satu sisi pemerintah berupaya menjaga ketahanan pangan melalui perlindungan lahan sawah, namun di sisi lain kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan bagi sektor properti dan pembangunan kawasan permukiman.

Kedaulatan Pangan sebagai Fondasi Kemandirian Bangsa

Pemateri kedua sedang memaparkan materi

Sementara itu, Aji Dedi Mulawarman melihat persoalan ekonomi Indonesia dari perspektif yang lebih struktural. Menurutnya, akar persoalan bangsa bukan hanya terletak pada gejolak pasar global, tetapi juga pada model pembangunan yang belum mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

Dedi menyoroti kondisi petani di berbagai daerah yang masih menghadapi persoalan distribusi, infrastruktur, harga komoditas, dan minimnya perlindungan negara. Ia mencontohkan petani jagung di Sumbawa dan petani tembakau di Madura yang mengalami kesulitan akibat lemahnya dukungan sistem ekonomi dan birokrasi.

Menurutnya, negara belum sepenuhnya hadir untuk memastikan kesejahteraan petani. Akibatnya, kelompok yang menjadi penopang utama ketahanan pangan justru berada dalam posisi yang paling rentan.

“Masalah pangan bukan hanya soal produksi. Persoalannya juga menyangkut distribusi, harga, akses pasar, hingga keberpihakan kebijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa konsep kedaulatan pangan harus dibangun berdasarkan karakteristik lokal setiap daerah. Ia mengkritik pendekatan pembangunan yang menyeragamkan pola pangan nasional tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Menurutnya, Papua misalnya memiliki tradisi konsumsi sagu yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, pembangunan pangan tidak seharusnya hanya berorientasi pada beras, tetapi juga mengembangkan komoditas lokal yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Kedaulatan pangan harus dimulai dari kedaulatan benih, kedaulatan komoditas, kedaulatan distribusi, hingga kedaulatan harga,” jelasnya.

Kritik terhadap Liberalisasi dan Oligarki Ekonomi

Salah satu poin penting yang disampaikan Dedi adalah kritik terhadap model ekonomi yang masih dipengaruhi logika liberalisasi pasar. Ia menilai kebijakan pembangunan selama ini cenderung membuka ruang yang terlalu besar bagi kepentingan pasar, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk mengendalikan sektor-sektor strategis.

Dalam konteks tersebut, ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan nasional tidak hanya berasal dari oligarki dalam negeri, tetapi juga dari kekuatan ekonomi global yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan Indonesia.

Karena itu, menurutnya, Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kemandirian tersebut tidak hanya menyangkut pangan, tetapi juga teknologi, energi, industri, dan penguasaan sumber daya strategis.

Peran Generasi Muda dalam Menentukan Masa Depan Bangsa

peserta diskusi publik terlihat fokus dan antusias

Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, kedua narasumber sepakat bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi masa depan.

Andy Sayuti menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, organisasi, dan pengalaman praktis di lapangan. Sementara Dedi Mulawarman mengajak mahasiswa untuk memiliki visi jangka panjang dan tidak terjebak pada gerakan-gerakan yang hanya bersifat reaktif.

Menurut Dedi, perubahan besar dalam sejarah selalu lahir dari proses kaderisasi dan perencanaan yang panjang. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membangun agenda strategis yang berorientasi pada masa depan bangsa, bukan sekadar merespons isu-isu sesaat.

“Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik selalu bekerja dengan agenda jangka panjang. Mahasiswa juga harus memiliki visi yang sama untuk membangun masa depan Indonesia,” katanya.

Diskusi “Membaca Ulang Geopolitik Ekonomi Era Prabowo” menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Indonesia tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan geopolitik global yang semakin kompleks. Ketergantungan terhadap impor, lemahnya kedaulatan pangan, alih fungsi lahan, hingga dominasi kepentingan pasar menjadi sejumlah isu yang mendapat perhatian serius dalam forum tersebut.

Melalui diskusi ini, para narasumber mengajak generasi muda untuk tidak hanya memahami persoalan bangsa secara kritis, tetapi juga terlibat aktif dalam merumuskan gagasan dan solusi bagi masa depan Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan. Acara kemudian ditutup dengan sesi dialog interaktif antara peserta dan narasumber yang berlangsung dinamis dan penuh antusiasme.