Mendikdasmen Bahas PJJ untuk Sekolah Dekat Lokasi Demo

Jakarta, iKoneksi.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan langkah antisipatif terkait keselamatan siswa di sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar rapat pimpinan (rapim) khusus untuk membahas penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di daerah rawan demonstrasi.

Rapat Khusus di Tengah Situasi Demo

Mu’ti menekankan, keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyebut rapat tersebut digelar pada Minggu malam (31/8/2025) di kompleks Kemendikdasmen setelah dirinya menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan.

“Jadi akan kita bahas malam ini, malam ini kita akan rapim di kementerian membahas itu,” kata Mu’ti kepada iKoneksi.com.

Langkah ini diambil Mu’ti menyusul meningkatnya intensitas demonstrasi di beberapa titik strategis Jakarta dan sekitarnya. Unjuk rasa yang melibatkan ribuan massa kerap menimbulkan arus lalu lintas padat, bahkan tak jarang memicu bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa membahayakan siswa.

Belum Diputuskan Jangkauan Penerapan

Meski demikian, Mu’ti belum merinci apakah kebijakan PJJ hanya berlaku di Jakarta atau juga akan diterapkan di daerah lain yang berpotensi terjadi demonstrasi. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil rapat yang akan disampaikan segera.

“Nanti, habisnya baru kita kasih tahu setelah rapat malam ini,” ujarnya singkat.

Pernyataan itu menandakan bahwa keputusan pemerintah masih bersifat dinamis dan sangat bergantung pada hasil rapat internal serta rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan.

Menimbang Pro dan Kontra PJJ

Menurut Mu’ti kebijakan PJJ sendiri bukan hal baru bagi dunia pendidikan Indonesia. Sejak pandemi Covid-19, sistem ini telah diterapkan secara masif dan menimbulkan beragam respon. Di satu sisi, PJJ dinilai mampu melindungi keselamatan siswa dari ancaman eksternal. Namun di sisi lain, banyak pihak menilai kualitas pembelajaran daring masih menghadapi kendala, baik dari segi jaringan internet, keterbatasan perangkat, maupun interaksi siswa dengan guru yang berkurang.

“Jika diterapkan kembali, khususnya di daerah rawan demonstrasi, kami harus memastikan sistem ini berjalan efektif tanpa menimbulkan ketimpangan kualitas belajar antara sekolah terdampak dan sekolah yang tetap tatap muka,” terang Mu’ti.

Menjaga Keamanan dan Kondusivitas Belajar

Menurut pengamat pendidikan, Aron langkah cepat pemerintah dalam merespons situasi sosial-politik seperti demonstrasi memang penting. Aktivitas unjuk rasa kerap berlangsung tak terduga dan bisa mengganggu keamanan peserta didik. Sekolah yang berada di sekitar titik konsentrasi massa juga berpotensi terkena dampak seperti akses jalan tertutup, suasana tidak kondusif, hingga potensi bentrokan yang membahayakan.

“Dengan PJJ, siswa diharapkan tetap bisa mengikuti pelajaran dari rumah tanpa harus mengambil risiko berada di kawasan rawan. Namun pemerintah melalui Mendikdasmen juga dituntut untuk menyiapkan alternatif pembelajaran yang tidak sekadar formalitas, melainkan mampu menjaga kualitas pendidikan secara seimbang,” jelasnya.

Publik Menunggu Keputusan Final

Hingga berita ini diturunkan, keputusan final terkait penerapan PJJ di sekolah-sekolah dekat lokasi demonstrasi belum diumumkan. Publik, khususnya orang tua siswa, menunggu kepastian dari Kemendikdasmen agar mereka dapat menyiapkan langkah antisipasi di rumah masing-masing.

“Keputusan tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian luas karena menyangkut langsung kegiatan belajar jutaan anak di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menemukan formula terbaik: menjaga keselamatan siswa tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran,” tukas Aron. (04/iKoneksi.com)