Menkeu Purbaya Bongkar Misteri Rp285 Triliun Uang Pemerintah

Jakarta, iKoneksi.com – Sebuah angka fantastis mencuri perhatian publik. Sebanyak Rp 285,6 triliun dana pemerintah pusat diketahui tersimpan dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito di sejumlah bank per Agustus 2025. Namun, yang membuat publik terperangah bukanlah besarnya nilai tersebut, melainkan pengakuan langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dirinya tengah menginvestigasi asal-usul uang itu.

“Kita masih investigasi itu sebenarnya uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu,” kata Purbaya dengan nada tegas dalam sebuah forum di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025) malam.

Dana Menggunung yang Belum Jelas Asalnya

Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah deposito pemerintah pusat itu terus meningkat sejak Desember 2023. Pada saat itu nilainya baru mencapai Rp204,1 triliun, dan kini melonjak menjadi Rp285,6 triliun. Lonjakan yang signifikan ini membuat Menkeu Purbaya heran dan mengambil langkah investigasi internal.

Ia menjelaskan uang tersebut disimpan di bank-bank komersial, namun belum ada penjelasan jelas mengenai dari lembaga mana sumbernya.

“Saya nggak tahu itu uang lembaga di bawah kementerian atau yang lain. Tapi setahu saya, biasanya bank memberi kode yang jelas kalau itu uang pemerintah,” tuturnya.

Yang membuatnya semakin curiga, deposito itu mendapatkan bunga yang rendah, jauh di bawah standar yang seharusnya diterima dana pemerintah.

“Itu kan taruh uang di deposito yang dapat bunga, kan? Tapi bunganya kecil. Saya curiga ada permainan bunga di situ,” ucapnya.

Dugaan Permainan Bunga di Bank BUMN

Purbaya menduga uang tersebut ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara). Ia menilai ada potensi penyimpangan dalam penempatan dana besar tersebut, termasuk kemungkinan adanya permainan suku bunga yang merugikan negara.

“Ada kecurigaan mereka main bunga. Di banyak bank komersial kita, mungkin Himbara. Tapi saya akan investigasi lagi, itu uang apa sebenarnya. Dulu dianggap uang pemerintah pusat, tapi bisa saja LPDP dan lembaga lain. Harusnya itu dipisah,” jelasnya.

Purbaya juga menyoroti ketidakefisienan pengelolaan dana. Ia menegaskan bahwa menyimpan uang sebesar itu di deposito justru bisa merugikan negara.

“Karena return dari bank lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi. Jadi saya rugi kalau gitu. Saya akan cek betul,” tegasnya.

Dana Menganggur di BI Juga Menggelembung

Selain simpanan di bank komersial, Menkeu Purbaya juga menyinggung penumpukan dana pemerintah pusat di Bank Indonesia (BI). Berdasarkan catatan Kemenkeu, saldo simpanan pemerintah di BI melonjak dari Rp466 triliun pada akhir Desember 2023 menjadi Rp635,2 triliun per April 2025.

Namun, angka tersebut mulai turun setelah dana menganggur dialihkan kembali untuk belanja negara, hingga menjadi Rp238,9 triliun per September 2025. Meski demikian, jumlah itu tetap menunjukkan masih banyak uang negara yang belum termanfaatkan secara optimal.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengapa dana sebesar itu bisa mengendap begitu lama di bank, alih-alih digunakan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik?,” tenya dia.

Pemerintah Siap Audit Menyeluruh

Menkeu Purbaya menegaskan akan menggelar audit dan investigasi internal untuk menelusuri setiap rupiah dari dana tersebut. Pemerintah, katanya, tidak akan segan menindak pejabat atau lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penempatan dana publik.

“Uang sebesar itu terlalu besar untuk ditaruh di deposito. Harus ada transparansi. Saya akan pastikan audit dilakukan sampai tuntas,” sebutnya dengan nada serius.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya sedang melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik keuangan yang tidak transparan.

Publik Harapkan Transparansi

Pernyataan Menkeu Purbaya langsung menuai perhatian luas, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Banyak yang menilai langkah ini penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar.

Salah satu Ekonom, Sujahri menilai deposito pemerintah dengan nilai fantastis itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program produktif, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, atau peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.