Menkeu Purbaya Diserbu Protes Bupati, Bahas Pemangkasan Dana Daerah

Kota Surabaya, iKoneksi.com — Suasana Gedung Keuangan Negara Surabaya pada Kamis (2/10/2025) mendadak memanas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang datang dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur disambut bukan hanya dengan sambutan hangat, tetapi juga dengan rentetan protes dari para kepala daerah.

Isu yang memantik perdebatan tajam itu adalah pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Para bupati dan pejabat daerah yang hadir, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, menyuarakan keberatan mereka atas kebijakan tersebut yang dianggap bisa menghambat pembangunan di tingkat lokal.

Bupati Kompak Protes, Dana TKD Dipangkas Drastis

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, Menteri Keuangan memaparkan rencana penurunan anggaran TKD yang cukup signifikan. Dari total Rp919,9 triliun pada 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk 2026.

Meski kemudian angka itu dinaikkan menjadi Rp693 triliun setelah pembahasan dengan DPR, banyak kepala daerah menilai kenaikan tersebut masih jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan daerah.

“Jadi mereka (para bupati) protes,” kata Purbaya dengan nada diplomatis usai pertemuan, sambil mengakui adanya ketegangan dalam dialog tersebut.

Bagi pemerintah daerah, TKD merupakan sumber vital pembiayaan berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Pemotongan ini dikhawatirkan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan daya serap tenaga kerja di daerah.

Pemerintah Pusat Tegas: Banyak Anggaran Diselewengkan

Menanggapi kritik tersebut, Purbaya memberikan penjelasan lugas. Ia menekankan pemangkasan dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai langkah korektif atas banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran daerah yang ditemukan pemerintah pusat.

“Alasan pemotongan itu utamanya karena banyak penyelewengan. Artinya, tidak semua uang yang digunakan sesuai peruntukannya,” tegas Purbaya.

Ia menilai, selama ini sebagian dana TKD justru tidak dimanfaatkan secara efisien. Banyak proyek daerah yang tidak menunjukkan hasil nyata meski sudah mendapatkan anggaran besar. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dari pusat benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

Fokus Baru: Efektivitas dan Transparansi

Menteri Keuangan menjelaskan meski total TKD turun, pemerintah justru meningkatkan belanja program ke daerah secara signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Kami tidak mengurangi perhatian ke daerah. Justru program-programnya meningkat. Tapi kami ingin memastikan uangnya digunakan lebih efektif,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya pendekatan baru ini menitikberatkan pada alokasi berbasis kinerja dan hasil, bukan hanya berdasarkan besaran anggaran.

“Kami berencana memperkuat pengawasan fiskal serta mendorong akuntabilitas di tingkat daerah agar tidak ada lagi kebocoran dalam penggunaan dana publik. Langkah ini sejalan dengan reformasi keuangan nasional yang sedang digalakkan Kementerian Keuangan, di mana efisiensi dan integritas anggaran menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” terangnya.

Ruang Fiskal Masih Dinamis

Meski begitu, Purbaya tak menutup kemungkinan untuk kembali menaikkan transfer dana daerah jika kondisi ekonomi membaik. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah pada awal 2026.

“Kalau dalam triwulan pertama atau kedua tahun depan ekonomi membaik dan uang saya lebih banyak, sebagian bisa saya transfer lagi ke daerah,” ungkapnya.

Pernyataan itu memberikan sedikit harapan bagi para kepala daerah yang khawatir rencana pemangkasan ini akan memperlambat pembangunan di wilayahnya. Namun, Purbaya menegaskan peningkatan dana hanya akan diberikan jika daerah mampu menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan dan berdampak nyata.

Emil Dardak Dorong Sinergi Pusat-Daerah

Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terbuka terhadap dialog. Emil menilai, meski kebijakan pemotongan TKD cukup berat bagi daerah, transparansi dan akuntabilitas tetap harus menjadi prioritas.

“Kami di daerah memahami tekanan fiskal nasional. Tapi kami juga berharap ada ruang komunikasi agar daerah bisa tetap menjalankan program strategis tanpa terganggu,” tutur Emil.

Ia menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Tanpa kerja sama yang solid, program pembangunan berisiko tersendat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menjaga Keseimbangan antara Disiplin dan Pemerataan

Pertemuan antara Menteri Keuangan dan para kepala daerah di Surabaya menjadi potret nyata tarik-menarik kepentingan fiskal antara pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat ingin menjaga disiplin anggaran dan menekan kebocoran. Di sisi lain, daerah menuntut pemerataan dan keberlanjutan pembangunan.

Purbaya menegaskan, langkah ini bukan bentuk pemangkasan semata, melainkan upaya memperbaiki arah penggunaan dana publik agar lebih efektif dan berdampak luas.

“Kami ingin uang negara benar-benar menjadi alat untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan sekadar angka di laporan keuangan,” pungkasnya.