Menkeu Purbaya Janji Habiskan APBN 2025 untuk Pembangunan

Jakarta, iKoneksi.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah kebijakan fiskal 2025 akan jauh lebih agresif. Tidak ada lagi anggaran yang mengendap atau tersisa di kas negara. Semua belanja negara harus terserap habis untuk mendukung percepatan pembangunan.
Pernyataan tegas itu ia sampaikan usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025). Menurut Purbaya, strategi ini penting untuk memulihkan ekonomi nasional yang sempat melambat di kuartal III 2025.

“Saya ingin memastikan, di akhir tahun 2025 nanti tidak ada lagi uang negara yang menganggur. Semua harus dipakai secara efektif untuk pembangunan,” katanya.

Percepatan Belanja dan Realokasi Anggaran

Purbaya menekankan, kementerian keuangan akan bekerja keras menunjang seluruh program percepatan pembangunan. Anggaran yang tidak terserap di satu pos akan segera digeser ke sektor lain yang siap mengeksekusi. Dengan begitu, tidak ada proyek yang mangkrak akibat keterlambatan pencairan.

“Dulu masih ada sisa anggaran lebih (SAL) yang cukup besar. Kali ini tidak boleh terulang lagi. Kita akan pastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat,” tegasnya.

Optimisme Perubahan Arah Ekonomi

Sebagai menkeu baru yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025), Purbaya menghadapi tantangan besar. Namun ia optimistis, ekonomi Indonesia akan bangkit kembali pada kuartal IV 2025.

“Enggak usah takut. Pemerintah punya cukup uang untuk membangun. Kalau semua program berjalan, target-target akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi bisa setinggi yang kita perkirakan. Saya optimis, sangat optimis,” tutur Purbaya dengan penuh keyakinan.

Dana Nganggur di BI dan Strategi Penempatan

Salah satu masalah yang disorot Purbaya adalah saldo SAL yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI). Pada 2024, Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani, mencatat SAL mencapai Rp 459,5 triliun. Setelah berbagai penyesuaian, saldo akhir kas negara masih sebesar Rp 457,5 triliun.
Saat ini, menurut Purbaya, dana nganggur di BI berkisar Rp 425–440 triliun. Untuk mengatasi stagnasi likuiditas, ia memutuskan menarik Rp200 triliun dan menempatkannya di lima bank umum. Langkah itu diharapkan menambah uang beredar (M0) dan mendorong penyaluran kredit.

Lima Bank Terima Suntikan Dana

Penempatan dana Rp200 triliun tersebut dibagi ke bank-bank BUMN dan syariah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp25 triliun
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk: Rp10 triliun

Menurut Purbaya, keputusan itu diambil setelah melihat sistem keuangan yang “kering” akibat kebijakan moneter dan fiskal yang kurang sinkron sebelumnya.

“Dalam 1–2 tahun terakhir, orang kesulitan cari kerja karena ekonomi lesu. Itu karena ada kebijakan yang keliru. Sekarang harus diperbaiki,” ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).

Tantangan dan Harapan

Meski belum berani memaparkan proyeksi angka pertumbuhan ekonomi akhir 2025, Purbaya menegaskan fokusnya adalah membalikkan tren melambat. Ia menekankan pentingnya kecepatan dalam menyalurkan belanja negara agar dampaknya terasa langsung ke masyarakat.
Jika strategi ini berhasil, Indonesia bukan hanya mampu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga mempercepat penciptaan lapangan kerja serta memperkuat kepercayaan investor.

“Saya pastikan, tidak ada lagi uang rakyat yang diam di kas. Semua akan kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan,” tukasnya. (04/iKoneksi.com)