Pakar Kebijakan Publik UB Sebut Sekda Batu Harus Inovatif Tingkatkan PAD

Kota Batu, iKoneksi.com — Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Muhammad Lukman Hakim, menegaskan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif. Lebih dari itu, dibutuhkan kemampuan manajerial, prestasi, serta inovasi nyata untuk mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lukman menjelaskan, secara formal, persyaratan menjadi Sekda telah diatur dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Namun, menurutnya, aspek material justru menjadi penentu utama kualitas kepemimpinan birokrasi.

“Yang paling penting adalah kemampuan manajerial, rekam jejak prestasi, dan inovasi, terutama dalam meningkatkan PAD. Ini krusial di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada iKoneksi.com, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai, Kota Batu sebagai daerah berbasis pariwisata masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, peluang tersebut hanya bisa dimaksimalkan jika muncul inovasi dan terobosan baru dalam pengelolaan potensi daerah.

“Sebagai kota wisata, Batu punya banyak peluang. Tapi harus ada gebrakan baru. Di sinilah peran Sekda sangat penting,” tegasnya.

Lukman juga mengungkapkan pengalamannya saat menjadi bagian dari tim seleksi Sekda. Ia menyebut, calon Sekda biasanya diminta menyusun esai yang berisi strategi pembangunan daerah, termasuk langkah konkret dalam meningkatkan PAD.

“Biasanya ada pertanyaan soal strategi peningkatan PAD. Itu menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas calon,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu tahun 2026 yang berada di angka sekitar Rp1,016 triliun. Angka tersebut dinilai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kota lain di Jawa Timur. Menurutnya, beberapa kota yang bahkan tidak memiliki sektor pariwisata kuat seperti Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo memiliki APBD yang hampir setara. Sementara Kota Kediri sudah mencapai sekitar Rp1,2 triliun, dan Kota Malang jauh lebih tinggi di angka Rp2,48 triliun.

“Ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk peningkatan. Batu seharusnya bisa lebih tinggi, mengingat potensi wisatanya,” jelasnya.

Lukman menekankan, ke depan, Sekda harus mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga menghadirkan inovasi kebijakan. Tanpa itu, potensi daerah dikhawatirkan tidak akan berkembang optimal. Ia juga membeberkan tantangan ke depan tidak ringan, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam menggali sumber pendapatan.

“Sekda harus mampu berpikir strategis dan kreatif. Kalau tidak, daerah akan sulit berkembang,” serunya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, posisi Sekda Kota Batu menjadi krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

“Sosok yang terpilih diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.