Sekolah Swasta Menjerit, DPRD Kota Malang Desak Keberpihakan Nyata

Kota Malang, iKoneksi.com – Masa depan sekolah swasta di Kota Malang menjadi sorotan serius dalam agenda reses Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi SH, Senin (6/7/2026). Dalam dialog serap aspirasi yang digelar di Daerah Pemilihan Klojen, para pengelola sekolah swasta mengungkapkan keresahan yang semakin besar akibat menurunnya jumlah peserta didik dan minimnya dukungan pemerintah.

Keluhan itu muncul dari para kepala sekolah dan guru yang hadir dalam forum tersebut. Mereka mengaku kondisi sekolah swasta saat ini semakin berat setelah kapasitas penerimaan siswa di sekolah negeri terus bertambah. Di sisi lain, bantuan dan keberpihakan terhadap sekolah swasta dinilai belum mampu menjawab tantangan yang dihadapi.

Arief Wahyudi mengatakan, sejumlah peserta dialog menyampaikan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta di Kota Malang. Bahkan, terdapat sekolah yang hingga pertengahan masa penerimaan peserta didik baru hanya memperoleh segelintir siswa.

“Ada sekolah yang baru menerima enam siswa. Kalau kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin sekolah swasta akan gulung tikar,” ujar politisi PKB tersebut.

Menurut Arief, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab sekolah swasta selama ini memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan masyarakat sekaligus membantu pemerintah memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.

Daya Tampung Sekolah Negeri Dinilai Perlu Dievaluasi

Menanggapi keluhan tersebut, Arief mendorong Pemerintah Kota Malang melakukan evaluasi terhadap kebijakan daya tampung sekolah negeri. Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara keberadaan sekolah negeri dan swasta agar ekosistem pendidikan tetap sehat. Ia mengusulkan agar kuota penerimaan siswa di sekolah negeri ditinjau kembali sehingga sekolah swasta masih memiliki ruang untuk mendapatkan peserta didik baru.

“Kalau seluruh siswa terserap ke sekolah negeri, sekolah swasta akan kehilangan kesempatan berkembang. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Arief menilai keberadaan sekolah swasta tidak boleh dipandang sebagai pelengkap semata. Banyak sekolah swasta yang selama ini menjadi pilihan masyarakat, terutama di kawasan permukiman dan wilayah yang belum terjangkau sekolah negeri secara optimal.

Bosda Dinilai Harus Lebih Berpihak

Selain persoalan penerimaan siswa baru, Arief juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi sekolah swasta. Ia mendorong peningkatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) agar lembaga pendidikan swasta memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, sekolah negeri sudah memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Sementara itu, banyak sekolah swasta masih harus berjuang memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

“Kalau sekolah negeri sudah banyak mendapat dukungan pemerintah, seharusnya sekolah swasta juga mendapatkan perhatian lebih. Dengan begitu mereka juga memiliki peluang memberikan pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” tekan dia.

Arief menambahkan, banyak guru sekolah swasta yang tetap mengajar meski menerima kesejahteraan yang jauh dari ideal. Semangat pengabdian para tenaga pendidik tersebut, menurutnya, layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Aspirasi Warga Soroti MBG dan Koperasi Merah Putih

Dalam dialog yang berlangsung hangat itu, peserta juga menyampaikan pandangan terkait sejumlah program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu warga, Wahyu menilai anggaran yang digunakan untuk program tersebut dapat dievaluasi dan sebagian dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan, khususnya membantu sekolah swasta yang sedang menghadapi tekanan berat.

“Masyarakat menyampaikan anggaran yang bisa diefisienkan dari MBG sebaiknya diarahkan untuk menopang pendidikan swasta,” ungkap Arief.

Meski demikian, ia mengakui bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, usulan yang muncul lebih diarahkan pada evaluasi pelaksanaan dan efektivitas program. Arief juga menyinggung Program Koperasi Merah Putih yang menurut sebagian peserta dialog belum menjadi kebutuhan paling mendesak bagi Kota Malang saat ini. Mereka menilai anggaran besar yang dialokasikan untuk program tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar apabila digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan.

DPRD Siap Kawal Aspirasi Sekolah Swasta

Sebagai tindak lanjut hasil reses, Arief memastikan seluruh masukan yang diterima akan dibawa ke pembahasan internal Fraksi PKB DPRD Kota Malang serta menjadi bahan komunikasi dengan Pemerintah Kota Malang. Ia menegaskan akan terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada sekolah swasta melalui instrumen APBD maupun forum-forum pembahasan pendidikan.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi ini dan mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian yang lebih besar kepada sekolah swasta. Pendidikan adalah investasi masa depan yang tidak boleh diabaikan,” lugasnya.

Bagi banyak pengelola sekolah swasta, forum reses tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kegelisahan yang selama ini mereka rasakan.

“Di tengah persaingan yang semakin ketat, mereka berharap pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra yang mampu menjaga keberlangsungan pendidikan swasta sebagai bagian penting dari sistem pendidikan di Kota Malang,” serunya menutup reses.