Pemkot Malang Sabet Penghargaan Nasional, Kualitas Kebijakan Masuk Kualifikasi Unggul

Kota Surabaya, iKoneksi.com – Pemerintah Kota Malang kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Kota Malang ditetapkan sebagai pemerintah kota dengan kualitas kebijakan berkualifikasi unggul.

Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufik, kepada Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, dalam acara yang berlangsung di Grand Ballroom Novotel Samator, Surabaya, Selasa (25/11/2025).

Empat Dimensi Penilaian Jadi Tolok Ukur Utama

Tafuik menyebutkan IKK merupakan instrumen nasional untuk mengukur kualitas kebijakan publik melalui empat dimensi:

1. Perencanaan
2. Implementasi
3. Evaluasi & Keberlanjutan
4. Transparansi & Partisipasi

“Platform ini memungkinkan aparatur sipil negara melakukan penilaian mandiri sehingga kebijakan publik dapat disusun lebih akurat, efektif, responsif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Peringkat Meningkat, Kota Malang Masuk Enam Terbaik

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, Kota Malang meraih kualifikasi unggul. Nilai kami meningkat dari tahun sebelumnya sehingga masuk dalam enam kota terbaik di Indonesia,” ungkapnya.

Kategori pemerintah kota yang berhasil meraih predikat unggul tahun ini adalah
Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya.

Selain itu, LAN RI juga memberikan penghargaan kepada:

• 10 kementerian
• 3 badan/lembaga
• 3 pemerintah provinsi
• 8 kabupaten

Kerja Kolektif ASN Menjadi Kunci

Ali menegaskan prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkot Malang.

“Ini bukan sekadar penghargaan, tapi amanah yang harus dijaga. Terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas kebijakan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan penghargaan ini menjadi pemicu Pemkot Malang untuk semakin menguatkan proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan agar lebih terukur, transparan, dan inklusif.

LAN RI: IKK Bukan Seremoni, Tapi Budaya Kerja Baru

Kepala LAN RI, Muhammad Taufik, menegaskan bahwa IKK bukan hanya alat penilaian, melainkan ruang kolaborasi dan pembelajaran birokrasi. Menurutnya, analisis hukum dan analisis kebijakan harus berjalan seiring untuk menguatkan kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas.

Ia mendorong seluruh instansi menjadikan IKK sebagai budaya kerja yang berkelanjutan.

“Forum ini tidak boleh berhenti di sini. Komunitas yang terbentuk melalui IKK adalah motor perbaikan kebijakan agar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.