PKS Tegaskan Komitmen ‘Zero Case’, Kader Dilarang Tersandung Kasus

Jakarta, iKoneksi.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menegaskan komitmen partainya untuk tetap menjadi partai bersih dari segala bentuk pelanggaran hukum. Ia menyerukan kepada seluruh kader, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, untuk menjaga integritas dan memastikan PKS tetap berstatus “zero case” atau tanpa kasus hukum.

Seruan itu disampaikan Almuzzammil dalam Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11/2025). Acara ini diikuti oleh para legislator dari tingkat pusat hingga daerah, sebagai bentuk konsolidasi moral dan politik untuk memperkuat komitmen kader terhadap nilai-nilai partai.

“Komitmen pejabat publik PKS, baik di eksekutif maupun legislatif, adalah untuk bersih, peduli, profesional, dan negarawan,” tegas Almuzzammil dalam sambutannya.

PKS Tegaskan Komitmen Integritas Kader di Semua Level

Dalam arahannya, Almuzzammil menekankan sikap bersih dari kasus bukan hanya slogan politik, melainkan menjadi bagian dari ketentuan AD/ART partai. Ia mengingatkan bahwa setiap kader PKS yang dipercaya menjadi pejabat publik membawa tanggung jawab moral besar, tidak hanya kepada partai tetapi juga kepada masyarakat.

“Kami mohon pertolongan dari Allah SWT untuk menjadikan seluruh anggota dewan kami, seluruh pejabat publik kami, zero case, tidak ada peristiwa yang mencederai kemuliaan PKS,” katanya.

Pernyataan ini menegaskan arah politik PKS yang ingin dikenal bukan semata karena ideologi, tetapi juga karena keteladanan moral dan integritas dalam mengelola amanah publik.

Ada Mekanisme Tegas bagi Kader yang Langgar Etika

Saat ditanya iKoneksi.com mengenai langkah PKS jika ada kader yang terbukti tersangkut kasus hukum, Almuzzammil menjawab dengan lugas. Ia menyebut partai telah menyiapkan mekanisme internal yang ketat dan sistematis untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan kader.

PKS, kata dia, memiliki Mahkamah Partai yang bertugas menangani pelanggaran di tingkat nasional, serta Dewan Etik Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Lembaga-lembaga tersebut bekerja secara prosedural dan transparan untuk memastikan setiap kasus ditangani secara adil.

“Itu bekerja secara prosedural,” tekan alumnus Universitas Indonesia itu.

Menurutnya, jika ada kader atau pejabat publik dari PKS yang melakukan pelanggaran berat, partai tidak akan segan memberikan sanksi tegas hingga pergantian jabatan.

“Ketika pelanggaran itu berat, ya, memang ada sanksi yang berat, penggantian,” sebut Almuzzammil.

Namun, ia menambahkan bahwa PKS tidak akan menjatuhkan sanksi berdasarkan persepsi publik semata. Setiap tindakan akan didasarkan pada bukti dan proses hukum yang jelas.

“Kami tidak bisa semata-mata menghukum karena persepsi publik. Kami harus klir betul proses hukumnya. Tetapi begitu kasusnya jelas, tentu sanksi partai pun akan tegas,” serunya.

Menjaga Kepercayaan Publik di Tengah Politik yang Berubah

Langkah PKS memperkuat komitmen “zero case” menjadi penting di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap integritas politisi. Dalam konteks politik nasional, kepercayaan terhadap partai politik sering kali diuji oleh kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik.

Dengan menegaskan komitmen tanpa kompromi terhadap kader yang bermasalah, PKS berupaya menjaga reputasinya sebagai partai yang menempatkan moralitas sebagai pondasi perjuangan politik.

Analis politik menilai bahwa pesan “zero case” ini tidak hanya menjadi instruksi internal, tetapi juga strategi PKS dalam memperkuat citra publik menjelang tahun-tahun politik berikutnya. Di saat partai-partai lain masih berjuang memperbaiki kepercayaan masyarakat, PKS ingin menunjukkan diri sebagai kekuatan politik yang bersih dan konsisten dalam menegakkan etika.

Bimteknas Jadi Momentum Konsolidasi Moral Kader

Acara Bimtek Nasional PKS sendiri menjadi wadah pembekalan bagi anggota legislatif dari berbagai tingkatan. Selain pembekalan teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, kegiatan ini juga diisi dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan moral politik.

Di sela-sela kegiatan, Almuzzammil juga mengingatkan setiap kader PKS harus mampu menampilkan etos kerja dan kepribadian yang mencerminkan nilai Islam rahmatan lil alamin, yaitu melayani masyarakat dengan tulus dan bekerja demi kemaslahatan umum.

“Menjadi pejabat publik bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab moral. Kita ingin seluruh kader PKS menjadi contoh bagi bangsa,” ujarnya menutup sambutan.

Dengan seruan moral ini, PKS menegaskan dirinya tidak hanya sebagai kekuatan politik, tetapi juga gerakan nilai partai yang berjuang bukan hanya untuk menang, tetapi untuk menjaga kehormatan dalam berpolitik.

“Langkah PKS menuju “zero case” menjadi pesan penting bahwa di tengah hiruk-pikuk politik, masih ada partai yang menjadikan integritas sebagai garis merah yang tak bisa dilanggar,” tutupnya.