PMKRI Kritik Keras Wali Kota Siantar Soal Tiga Masalah

Kota Pematangsiantar, iKoneksi.com – Suara kritis kembali menggema dari kalangan mahasiswa. Kali ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar melontarkan pernyataan keras yang ditujukan kepada Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dan Wakil Wali Kota Herlina. Melalui Ketua Presidium Maruli Tua Sihombing, PMKRI menyoroti tiga persoalan krusial yang dinilai menggambarkan lemahnya kepemimpinan dan manajemen tata kelola kota: ketidakjelasan proyek Pasar Horas, memburuknya persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng), serta lambannya pengoperasian Terminal Tanjung Pinggir.

Pasar Horas: Proyek Ambisius Tanpa Kejelasan

Pembangunan ulang Pasar Horas menjadi isu pertama yang disorot tajam. Proyek yang disebut-sebut akan dibiayai melalui pinjaman dari Bank Sumut ini dinilai belum memiliki kejelasan arah. PMKRI mempertanyakan transparansi serta partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Maruli Tua menyatakan dengan tegas bahwa para pedagang berhak tahu soal masa depan mereka.

“Kami ingin tahu jadwal pembangunan, bagaimana proses relokasi dilakukan, dan apa jaminan keberlanjutan ekonomi para pedagang kecil,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi trotoar di sekitar Pasar Horas yang rusak dan tidak ramah pejalan kaki. Bagi PMKRI, hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan infrastruktur pendukung.

“Wali Kota kami membuka dialog terbuka agar pembangunan pasar berjalan transparan, inklusif, dan tidak merugikan rakyat kecil,” jelasnya.

GePeng Semakin Marak, Bukti Gagalnya Program Sosial

Masalah sosial juga tak luput dari perhatian PMKRI. Maraknya gelandangan dan pengemis di titik-titik strategis kota seperti Pasar Horas dan Jalan Merdeka mencerminkan kegagalan Pemkot dalam menangani persoalan dasar kemanusiaan.

Yang lebih memprihatinkan, PMKRI mencatat adanya praktik eksploitasi anak di bawah umur yang digunakan untuk mengemis. “Ini tidak hanya menyangkut ketertiban, tapi juga kejahatan terhadap anak yang harus ditindak tegas,” ujar Maruli.

“PMKRI mendesak pembentukan satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan pemberdayaan gepeng, bukan sekadar razia sesaat yang tak menyentuh akar masalah. Menurut mereka, Pemkot harus hadir dengan program sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan,” tekan Maruli.

Terminal Tanjung Pinggir: Megah tapi Tak Berfungsi

Isu terakhir yang disorot PMKRI adalah Terminal Tipe A Tanjung Pinggir. Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2023 dengan dana Rp30 miliar lebih, terminal ini hingga kini belum berfungsi secara maksimal.

Padahal, Wali Kota sendiri telah berjanji akan mengaktifkan terminal tersebut paling lambat setelah Lebaran 2025. Namun, kenyataannya terminal itu masih terlihat sepi dan belum beroperasi sebagaimana mestinya.

“Terminal ini seharusnya jadi pusat aktivitas transportasi dan ekonomi baru, tapi kenyataannya hanya jadi bangunan megah yang tak digunakan,” tegas Maruli.

Ia juga menilai, kegagalan ini mencerminkan buruknya koordinasi antara Pemkot dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

PMKRI Menuntut Langkah Nyata, Bukan Janji Kosong

Dalam pernyataan akhirnya, PMKRI mengajukan tiga tuntutan kepada Wali Kota Wesly Silalahi:

1. Tingkatkan transparansi proyek Pasar Horas dan perbaiki infrastruktur pendukungnya.
2. Luncurkan program rehabilitasi dan pemberdayaan gepeng, khususnya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.
3. Pastikan pengoperasian penuh Terminal Tanjung Pinggir sebelum akhir 2025 dan pindahkan terminal liar dari pusat kota.

“Kami tidak butuh janji seremonial. Masyarakat Siantar menunggu bukti nyata dari kepemimpinan Wesly-Herlina. PMKRI akan terus mengawal,” tutup Maruli Tua Sihombing. (04/iKoneksi.com)